KabarDermayu.com – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan proyek strategis seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, hingga fasilitas kesehatan.

Guna mengatasi hambatan pendanaan tersebut, pemerintah daerah kini didorong untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif pembiayaan. Salah satu instrumen yang mulai dilirik adalah obligasi daerah, namun penggunaannya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan bukan sekadar untuk menambal defisit anggaran.

Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank (ASBANDA), Agus H. Widodo, memberikan catatan kritis terkait wacana ini dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/26). Ia menekankan bahwa esensi dari pembangunan daerah adalah menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Menurut Agus, obligasi daerah harus diposisikan sebagai instrumen untuk menambah kapasitas pembangunan, bukan sebagai substitusi dana yang hilang akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia mengibaratkan, jika kapasitas investasi daerah berada di angka 100, maka penerbitan obligasi harus mampu mendorongnya hingga melampaui angka tersebut.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada nominal obligasi yang ingin diterbitkan. Sebaliknya, perencanaan harus dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, kelayakan proyek secara ekonomi, hingga kejelasan sumber pembayaran di masa depan.

Selain obligasi, terdapat alternatif lain yang dapat dioptimalkan, yakni kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD). Skema ini memungkinkan beberapa BPD berkolaborasi untuk membiayai proyek berskala besar dengan pembagian risiko yang proporsional.

Beberapa poin penting mengenai skema pembiayaan alternatif ini meliputi:

Agus memberikan contoh potensi kerja sama yang bisa dilakukan, seperti proyek air minum di kawasan Jawa Barat—termasuk Bekasi dan Jatiluhur—serta perluasan layanan Trans Jatim. Potensi pembiayaan melalui sindikasi ini diperkirakan mencapai kisaran Rp5 triliun hingga Rp10 triliun.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah sering kali memiliki masa pengerjaan yang panjang, bahkan melewati masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat. Oleh karena itu, konsistensi dan disiplin fiskal menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan investor.

“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” pungkas Agus.

Dengan memadukan obligasi daerah dan kredit sindikasi secara prudent, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dalam memacu pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing.