KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas membantah berbagai rumor miring yang belakangan ini menyerang kredibilitasnya di ruang publik. Mantan Kapolri tersebut menepis kabar mengenai pencekalan bepergian ke luar negeri serta tudingan yang mengaitkan kediaman pribadinya dengan aktivitas ilegal.
Isu yang beredar di media sosial tersebut sempat mengaitkan nama Tito Karnavian dengan penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh penting lainnya. Menanggapi hal itu, Tito menyebut bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan tergolong sebagai hoaks.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Tito usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia menegaskan bahwa dirinya saat ini tetap menjalankan tugas negara seperti biasa tanpa adanya hambatan administratif apa pun terkait pencekalan.
Selain membantah perihal pencekalan, Tito juga mengklarifikasi tuduhan yang menyebutkan rumah dinasnya dijadikan markas untuk mengumpulkan para tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Ia menyoroti ketidakakuratan data lokasi yang disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Tito menjelaskan bahwa terdapat perbedaan alamat yang mencolok antara informasi yang beredar dengan kenyataan tempat tinggalnya. Ia menegaskan bahwa rumah pribadinya berada di kawasan Wijaya Chandra I, bukan di Wijaya Chandra IV sebagaimana yang dinarasikan dalam isu tersebut.
Lebih lanjut, Tito menegaskan posisinya yang kini sepenuhnya terfokus pada tanggung jawab di Kementerian Dalam Negeri. Ia mengingatkan publik bahwa dirinya telah melepas seluruh atribut kepolisian sejak mengundurkan diri dari jabatan Kapolri pada tahun 2019 lalu.
“Dari tahun 2019 saya sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari Kapolri dan saya tidak pernah ikut urusan polisi,” tegasnya kembali. Ia menambahkan bahwa masa pensiunnya bahkan terjadi lebih awal dari jadwal yang seharusnya ditentukan pada tahun 2022.
Sejak dipercaya menjadi Mendagri di era Presiden Joko Widodo dan kini berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Tito mengaku memiliki beban kerja yang sangat padat. Menurutnya, mengurus administrasi pemerintahan daerah sudah menyita seluruh perhatian dan energinya sebagai pejabat eksekutif.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya urusan internal kepolisian kepada institusi yang berwenang. Tito menekankan bahwa setiap instansi negara memiliki mekanisme pengawasan internalnya sendiri, sehingga tidak relevan jika dirinya dikaitkan dengan urusan operasional kepolisian saat ini.
Sebelum klarifikasi ini disampaikan, Tito juga sempat memberikan keterangan mengenai pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kapolri serta Kapolri saat ini, Jenderal Suyudi Ario Seto. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional, termasuk upaya mitigasi terhadap potensi kebocoran data negara.
