KabarDermayu.com – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melontarkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat terkait biaya perang yang dikeluarkan negara Paman Sam tersebut. Araghchi menilai bahwa angka yang diungkapkan oleh pihak Amerika Serikat jauh dari kenyataan dan tidak mencerminkan beban finansial sesungguhnya.
Dalam sebuah unggahan pada Jumat, 1 Mei 2026, Araghchi secara spesifik menyoroti klaim Pentagon mengenai biaya operasi militer. Ia menyebut bahwa Pentagon telah berbohong mengenai angka tersebut, yang diklaim telah mencapai 100 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.600 triliun.
Araghchi bahkan mengaitkan lonjakan biaya ini dengan langkah-langkah spekulatif yang diambil oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. “Langkah spekulatif Netanyahu sejauh ini telah membuat Amerika mengeluarkan 100 miliar dolar AS, empat kali lebih besar dari yang diklaim,” tegasnya, mengutip informasi dari laman Anadolu Agency.
Lebih lanjut, Araghchi menekankan bahwa biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh rakyat Amerika Serikat jauh lebih besar lagi. Ia memperkirakan bahwa setiap rumah tangga di Amerika harus merogoh kocek sekitar 500 dolar AS per bulan, atau sekitar Rp8 juta, dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat.
Baca juga di sini: Peran Riset dalam Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Kedokteran
Kritik Araghchi tidak berhenti pada aspek finansial. Ia juga menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dinilainya selalu mendahulukan Israel. “Mendahulukan Israel selalu berarti mengorbankan Amerika,” ujarnya dengan tegas.
Pernyataan Araghchi ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan pejabat Pentagon, Jules Hurst, yang sebelumnya menyebutkan kepada Kongres AS bahwa operasi militer bertajuk Operation Epic Fury telah menghabiskan dana sekitar 25 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp400 triliun. Perbedaan angka yang signifikan ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan mendasar mengenai evaluasi biaya perang.
Sebagai informasi, Amerika Serikat dan Israel diketahui melancarkan serangan gabungan terhadap Iran mulai tanggal 28 Februari. Serangan ini berujung pada meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Iran tidak tinggal diam, mereka membalas serangan tersebut dengan melancarkan serangan terhadap sekutu AS di kawasan Teluk serta melakukan blokade terhadap jalur pelayaran penting di Selat Hormuz.
Situasi tegang ini kemudian mereda dengan diumumkannya gencatan senjata pada 8 April, yang dimediasi oleh Pakistan. Perundingan lanjutan pun digelar di Islamabad pada 11-12 April, namun kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan final.
Menindaklanjuti permintaan dari Pakistan, Presiden AS Donald Trump kemudian memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata tersebut secara sepihak tanpa menetapkan batas waktu baru. Keputusan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi negosiasi damai yang lebih konstruktif di masa depan.
