KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa tantangan utama dalam penanganan perubahan iklim dan pencapaian pembangunan inklusif di tingkat daerah bukanlah lagi soal regulasi atau komitmen kebijakan.
Menurutnya, kendala terbesar justru terletak pada aspek implementasi dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan di daerah.
Bima Arya menjelaskan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang kuat. Komitmen ini dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan target pengurangan emisi karbon hingga nol bersih (net zero emission).
Namun demikian, berbagai instrumen kebijakan yang ada tersebut belum sepenuhnya dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke tingkat pelaksanaan di daerah.
“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita [dan] pemerintah daerah itu kuncinya,” ujar Bima Arya saat menyampaikan pidato kunci dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menambahkan, meskipun berbagai indikator dan indeks pembangunan menunjukkan tren yang positif, masih terdapat kesenjangan antara data capaian dan kondisi riil di lapangan.
Bima Arya menilai, akar permasalahan utama terletak pada kelemahan dalam integrasi data, minimnya koordinasi antar sektor, serta perhatian yang belum memadai terhadap kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” katanya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan penanganan disabilitas tidak boleh dianggap sebagai program tambahan semata.
Menurutnya, perspektif-perspektif tersebut seharusnya menjadi bagian integral dari cara pemerintah dalam menyusun kebijakan dan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses serta manfaat pembangunan secara setara.
“Ini adalah [soal] siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem tata kelola di daerah untuk menghadapi tantangan perubahan iklim serta mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan praktik baik melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis komunitas, hingga penguatan kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak.
Bima Arya memberikan contoh Yogyakarta yang dinilainya memiliki penguatan kelembagaan dan integrasi perencanaan yang kuat. Penguatan ini mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan program di tingkat perangkat daerah.
Selain itu, Semarang disebut memiliki pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas. Sementara itu, Surabaya dinilai berhasil membangun layanan sosial yang terintegrasi dengan baik.
Ia juga menyinggung praktik baik di Makassar yang mengangkat pendekatan berbasis komunitas di tingkat lorong atau lingkungan sebagai ruang penguatan isu-isu sosial dan lingkungan.
“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tandasnya.
Bima Arya berharap pemerintah daerah dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaan, integrasi data, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat secara bermakna.
Baca juga: Kebakaran di Kilang Minyak Indramayu, Ini Kronologi Lengkapnya
Upaya-upaya tersebut sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan perubahan iklim global yang terus berkembang. (LAN)
