KabarDermayu.com – Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, telah sepakat untuk mengambil langkah-langkah pemulihan hubungan bilateral secara bertahap. Kesepakatan ini mencakup upaya membangun kepercayaan, menjaga perdamaian, serta mencari keuntungan bersama bagi kedua negara.
Keputusan penting ini dicapai dalam sebuah pertemuan trilateral yang membahas situasi hubungan antara Thailand dan Kamboja. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Hotel Shangri-La Mactan, Cebu, Filipina, pada hari Kamis, 7 Mei 2026. Inisiatif pertemuan ini datang dari Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN.
Dalam kesempatan tersebut, PM Thailand Anutin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Presiden Filipina atas prakarsa penyelenggaraan pertemuan ini. Ia menilai bahwa diskusi yang berlangsung dengan Hun Manet berjalan dengan jujur, penuh makna, dan memiliki pandangan ke depan yang konstruktif.
Menurut Anutin, forum pertemuan ini menjadi momen krusial bagi kedua negara untuk kembali menegaskan komitmen mereka terhadap dialog yang berkelanjutan dan upaya pelestarian perdamaian di kawasan.
Ia menekankan bahwa Thailand dan Kamboja adalah negara bertetangga yang memiliki ikatan kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Konflik, tegasnya, hanya akan membawa kerugian dan kesulitan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga pentingnya menjaga perdamaian menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, Anutin berpendapat bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi kedua negara untuk menatap masa depan bersama. Ia mengajak untuk membuka babak baru hubungan bilateral dengan dilandasi ketulusan, itikad baik, dan tekad yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Perdana Menteri Thailand dan Kamboja sepakat untuk menugaskan Menteri Luar Negeri mereka agar bekerja sama menyusun langkah-langkah konkret untuk membangun kepercayaan dan keyakinan. Tujuannya adalah memulihkan hubungan bilateral secara bertahap,” demikian pernyataan resmi dari kementerian luar negeri Thailand pada hari Kamis.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyatakan bahwa Kamboja dan Thailand memiliki komitmen bersama untuk mencapai perdamaian yang abadi. Hal ini akan diupayakan melalui jalur dialog dan langkah-langkah yang bertujuan membangun kepercayaan antar kedua negara.
Kedua belah pihak sepakat untuk memprioritaskan upaya de-eskalasi dan mengaktifkan kembali mekanisme bilateral yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menormalkan hubungan dan mencegah terjadinya ketegangan lebih lanjut di masa mendatang.
“Kami telah mendiskusikan mengenai dimulainya kembali semua mekanisme yang ada, yaitu JBC, GBC, dan RBC, terutama setelah pemerintah baru Thailand telah sepenuhnya berfungsi,” ujar Hun Manet.
Perdana Menteri Kamboja juga menyampaikan penghargaan atas peran Tim Pengamat ASEAN (AOT) dan mengucapkan terima kasih kepada negara-negara anggota ASEAN atas dukungan mereka yang berkelanjutan. Dukungan ini dinilai penting dalam mempromosikan stabilitas regional dan mendorong keterlibatan damai.
Langkah awal dalam pemulihan hubungan ini akan difokuskan pada isu-isu yang memiliki kesamaan pandangan dan dapat segera ditindaklanjuti. Upaya ini diharapkan menjadi mekanisme penting dalam memulihkan kepercayaan serta membangun kembali hubungan bilateral yang kuat secara bertahap.
Anutin juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih langsung di semua tingkatan. Hal ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pemahaman antar kedua negara dan memperluas ruang kerja sama di bidang-bidang yang saling menguntungkan.
Terkait isu-isu perbatasan, baik darat maupun laut, Anutin mengusulkan pendekatan dialog yang didasarkan pada prinsip hubungan bertetangga yang baik. Pendekatan ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk pembahasan di masa depan.
Baca juga: Alasan Bank Sentral Terkait Lonjakan Permintaan Valuta Asing April-Mei
Sebagai penutup, Anutin menyebut pertemuan ini sebagai sebuah langkah signifikan dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian dan kerja sama di kawasan. Ia menegaskan kesiapan Thailand untuk bekerja secara konstruktif dengan semua pihak, berdasarkan prinsip saling pengertian, saling menghormati, serta mengutamakan kepentingan bersama rakyat kedua negara dan kawasan yang lebih luas.
