KabarDermayu.com – Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengklaim telah menangkap sebuah kapal tanker minyak dalam sebuah “operasi khusus” di Teluk Oman. Kejadian ini terjadi hampir bersamaan dengan laporan bahwa militer Amerika Serikat melumpuhkan dua kapal tanker yang mencoba memasuki pelabuhan Iran.
Pernyataan yang dirilis oleh IRGC pada Jumat waktu setempat itu muncul hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan di Selat Hormuz. Insiden ini menambah ketegangan di kawasan strategis tersebut.
Menurut pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Fars, juru bicara IRGC menyatakan bahwa angkatan laut Iran menyita kapal yang dikenal sebagai Ocean Koi. Kapal ini diduga terlibat dalam upaya mengganggu ekspor minyak serta merusak kepentingan bangsa Iran.
Media pemerintah Iran, Press TV, turut merilis rekaman video yang menunjukkan pasukan Iran berhasil menaiki dan mengendalikan kapal tersebut. Data dari MarineTraffic mengindikasikan bahwa kapal Ocean Koi terdaftar di Barbados.
Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan bahwa pasukan militer mereka telah melumpuhkan dua kapal tanker berbendera Iran. Kedua kapal tanker tersebut dilaporkan mencoba mengakses pelabuhan Iran di Teluk Oman.
Komandan CENTCOM, Laksamana Bradley Cooper, dalam pernyataannya yang dikutip oleh laman Al Jazeera pada Sabtu, 9 Mei 2026, menegaskan komitmen pasukan AS di Timur Tengah. Mereka tetap berdedikasi untuk menegakkan blokade terhadap kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Iran.
Beberapa jam sebelum kejadian ini, Amerika Serikat dan Iran sempat terlibat dalam baku tembak di Selat Hormuz. Insiden ini merupakan salah satu eskalasi terbesar yang terjadi sejak diberlakukannya jeda konflik.
Presiden AS, Donald Trump, mengklaim bahwa Iran telah menyerang tiga kapal perusak milik Angkatan Laut AS yang beroperasi di selat tersebut. Pernyataannya ini menambah daftar panjang ketegangan antara kedua negara.
Sementara itu, komando militer gabungan tertinggi Iran memberikan tuduhan balasan. Mereka menuduh AS melanggar gencatan senjata setelah melancarkan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak Iran beserta kapal lainnya. Iran melaporkan bahwa sepuluh pelaut terluka dalam serangan tersebut, sementara lima lainnya masih dinyatakan hilang.
Baca juga: Minyak Mentah Global Tembus US$100 Imbas Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz
Iran juga menuduh Amerika Serikat melakukan serangan udara ke wilayah sipil di Pulau Qeshm. Lokasi ini memiliki nilai strategis karena berada di pintu masuk Selat Hormuz. Sebagai bentuk balasan, Iran mengklaim telah menyerang kapal militer AS di wilayah timur selat dan selatan Pelabuhan Chabahar.
Namun, Presiden Trump kemudian meremehkan insiden tersebut. Ia menyebutnya hanya sebagai ‘love tap’, atau serangan kecil, sambil membantah bahwa peristiwa itu merupakan pelanggaran terhadap jeda konflik yang sedang berlangsung. Sikap ini menunjukkan perbedaan pandangan mengenai tingkat keparahan kejadian.
Pada Jumat, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan bahwa pemerintahannya masih menunggu respons dari Iran. Respons tersebut terkait dengan proposal terbaru yang diajukan AS untuk mengakhiri perang secara lebih permanen. Proses negosiasi ini berjalan alot.
Bersamaan dengan itu, Wakil Presiden AS, JD Vance, bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, di Washington DC. Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan bahwa kedua pemimpin membahas upaya mediasi yang dipimpin oleh Pakistan untuk meredakan konflik yang sedang berlangsung.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa Teheran masih meninjau proposal dari AS. Mereka juga sedang mempertimbangkan respons yang akan diberikan, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim.
Baghaei juga mengecam serangan terbaru yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pasukan Iran terus memantau situasi dengan cermat dan siap untuk merespons segala bentuk “agresi dan tindakan provokatif” yang mungkin terjadi.
‘Rezim Maritim Baru’
Reporter Al Jazeera, Resul Serder, yang melaporkan dari Teheran, menjelaskan bahwa insiden penyitaan kapal oleh IRGC di kawasan tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, sudah ada tiga kasus serupa yang telah dikonfirmasi di Selat Hormuz.
Namun, menurut Serder, langkah yang diambil kali ini menandai sebuah perubahan strategi yang signifikan dari pihak Iran. Perubahan ini dapat mengubah dinamika di kawasan.
“Iran melihat perang telah mengubah lingkungan strategis di kawasan, dan selat serta teluk ini telah digunakan untuk mengancam keamanan nasional kami,” ujar Serder, mengutip pandangan Iran.
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa Iran kini berupaya membentuk sebuah ‘rezim maritim baru’. Rezim ini akan menetapkan aturan, regulasi, dan protokol baru untuk lalu lintas di kawasan tersebut.
Lembaga baru yang dibentuk ini disebut akan bernama “Persian Gulf Strait Authority”. Otoritas ini akan memiliki tugas utama mengelola seluruh lalu lintas pelayaran yang melintasi Selat Hormuz.
“Menurut aturan baru yang baru dirilis, semua kapal yang ingin melintas keluar masuk Selat Hormuz wajib memiliki koordinasi dan izin penuh dari pasukan Iran,” kata Serder, merinci ketentuan baru tersebut.
Kapal-kapal yang berencana melintasi jalur laut ini, yang merupakan jalur vital bagi sekitar seperlima distribusi minyak dunia, juga diwajibkan untuk mengirimkan email kepada otoritas Iran. Email tersebut harus berisi informasi detail mengenai negara asal kapal, muatan yang dibawa, hingga tujuan akhir perjalanan.
Setelah menerima informasi tersebut, Iran akan melakukan penilaian. Selanjutnya, Iran akan meminta pembayaran biaya melintas sebagai syarat untuk melanjutkan perjalanan.
“Inilah rezim maritim baru. Iran tidak akan melepaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz,” tegas Serder, menekankan pentingnya langkah Iran ini.
Ia menilai bahwa langkah ini memiliki makna simbolis yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa Iran kini bertekad untuk mengendalikan penuh titik strategis tersebut. “Tanpa persetujuan mereka, tidak ada kapal yang boleh keluar masuk,” pungkasnya, menggambarkan implikasi dari rezim baru ini.
