KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melaporkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp 240,1 triliun.
Angka defisit ini setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tanggal 31 Maret 2026. Laporan ini disampaikan Purbaya dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2026 yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Purbaya merinci bahwa realisasi pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun. Angka ini merupakan 18,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Pendapatan negara tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 462,7 triliun.
Penerimaan perpajakan ini setara dengan 17,2 persen dari target APBN dan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 14,2 persen (yoy). Rincian penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun.
Penerimaan pajak ini tumbuh sebesar 20,7 persen (yoy) dan merupakan 16,7 persen dari total APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 67,9 triliun.
Penerimaan kepabeanan dan cukai ini merupakan 20,2 persen dari APBN, namun mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen (yoy).
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berhasil mencapai Rp 112,1 triliun. Angka ini setara dengan 24,4 persen dari target APBN.
PNBP tetap memberikan kontribusi yang baik terhadap struktur pendapatan negara, meskipun mengalami normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp 815 triliun. Serapan belanja ini setara dengan 21,2 persen dari pagu APBN.
Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 31,4 persen (yoy). Purbaya menekankan bahwa pertumbuhan belanja ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,4 persen (yoy).
Pertumbuhan belanja yang signifikan ini mencerminkan upaya pemerataan realisasi anggaran sepanjang tahun, bukan hanya terpusat di akhir periode.
Belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp 610,3 triliun, yang merupakan 19,4 persen dari APBN. Belanja ini tumbuh sebesar 47,7 persen (yoy).
Rincian belanja kementerian/lembaga (K/L) menunjukkan realisasi sebesar Rp 281,2 triliun, atau 18,6 persen dari APBN. Belanja K/L ini tumbuh sebesar 43,3 persen (yoy).
Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp 329,1 triliun, yang merupakan 20,1 persen dari APBN. Belanja non-K/L mengalami pertumbuhan sebesar 51,5 persen (yoy).
Realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 204,8 triliun. Angka ini merupakan 29,5 persen dari APBN, namun mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen (yoy).
Baca juga: Pola Pikir Esensial Mahasiswa di Masa Pendidikan Dinamis
Purbaya juga menyebutkan bahwa keseimbangan primer mengalami defisit pada posisi Rp 95,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara belum mampu menutupi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
