KabarDermayu.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mendesak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan kenaikan harga komoditas cabai merah. Desakan ini muncul menyusul laporan data Kemendagri per tanggal 11 Mei 2026, yang menunjukkan lonjakan harga cabai merah di 242 daerah pada minggu pertama bulan Mei 2026.
Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran Pemda dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menyatakan bahwa daerah bisa saja tidak membangun atau bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam program peningkatan produksi cabai, namun dengan syarat harga cabai di pasar tidak mengalami kenaikan signifikan. Pernyataan ini disampaikan Tomsi saat acara Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, pada Senin (11/5/2026).
Lebih lanjut, Tomsi menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, ada beberapa daerah yang belum menjalin kerja sama dengan Kementan dalam mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang bertujuan meningkatkan produksi cabai merah. Bahkan, ada pula daerah yang menolak alokasi kawasan untuk program tersebut. Meskipun demikian, Pemda tetap diminta untuk bertanggung jawab dalam mengendalikan harga cabai merah karena kenaikan harga komoditas ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Di sisi lain, dalam forum yang sama, Tomsi Tohir memberikan apresiasi terhadap ketersediaan stok beras yang sangat melimpah, mencapai 5,19 juta ton. Angka ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Namun, ia tetap mengingatkan Perum Bulog untuk memastikan kelancaran dan optimalisasi distribusi beras ke seluruh daerah. Hal ini penting mengingat masih ada beberapa daerah yang dilaporkan mengalami kenaikan harga beras.
Baca juga: Estimasi Waktu Kematian Kacab Bank Korban Penculikan dan Pembunuhan
“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” ujar Tomsi, menegaskan perlunya perhatian khusus pada daerah yang masih menghadapi masalah distribusi beras.
Tomsi kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi standar utama dalam memantau kenaikan harga berbagai komoditas. Ia mengajak seluruh Pemda untuk memastikan bahwa harga bahan pokok di wilayah masing-masing tetap stabil dan tidak melampaui HET yang berlaku.
Meskipun menyadari bahwa upaya stabilisasi harga komoditas di daerah memiliki tantangan dan dinamika tersendiri yang tidak mudah, Tomsi optimis bahwa daerah mampu mengatasinya. Ia berkaca pada berbagai kondisi yang telah dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana daerah terbukti berhasil dalam mengendalikan harga. Oleh karena itu, ia mendorong Pemda untuk terus belajar dari pengalaman yang ada, terutama dalam menghadapi kenaikan harga yang sering terjadi pada musim penghujan maupun musim kemarau.
“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” tegas Tomsi, menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran dari pengalaman.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, antara lain Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait lainnya.
