KabarDermayu.com – Dinamika politik di Kompleks Parlemen Senayan kian menghangat setelah 18 anggota Fraksi Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungan terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini menjadi babak baru dalam upaya parlemen merespons polemik legalitas dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Dukungan dari kubu Demokrat ini disampaikan langsung oleh perwakilan fraksi, Hinca Panjaitan dan Benny K. Harman, dalam pertemuan strategis yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026). Kehadiran mereka menambah panjang daftar legislator yang mendesak DPR RI untuk menggunakan hak konstitusionalnya guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
Latar Belakang Polemik Konstitusional
Isu ini mencuat ke permukaan publik pasca terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan parlemen mengenai legitimasi persyaratan jabatan Wakil Presiden yang sedang diemban.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut, menegaskan bahwa DPR memiliki landasan hukum yang kuat untuk merespons situasi ini. Ia merujuk pada Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) sebagai dasar formal penggunaan HMP.
Pergerakan Lintas Fraksi
Pertemuan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI tersebut dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi partai politik. Selain dari Fraksi Demokrat, dukungan untuk HMP juga datang dari berbagai elemen parlemen lainnya. Berikut adalah rincian dukungan yang tercatat hingga saat ini:
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, yang juga tercatat sebagai salah satu pengusul, mengungkapkan bahwa jumlah tanda tangan dukungan dari legislator terus mengalami penambahan. Secara total, terdapat 120 anggota dewan dari delapan fraksi yang telah membubuhkan tanda tangan untuk mendorong proses ini ke tahap selanjutnya.
Proses Politik yang Berjalan
Meski dukungan terus mengalir, para pimpinan DPR menekankan bahwa penggunaan HMP bukanlah proses instan. Seluruh tahapan harus tetap berpijak pada mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Proses ini menuntut ketelitian administratif serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang ada di parlemen.
Hingga saat ini, langkah politik yang diambil oleh 120 anggota dewan tersebut masih dalam tahap pengusulan. Publik kini menantikan bagaimana tindak lanjut dari pimpinan DPR dalam merespons aspirasi politik yang berkembang, mengingat posisi HMP memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan.
KabarDermayu.com akan terus memantau perkembangan proses di Senayan ini, terutama terkait langkah-langkah formal yang akan diambil oleh DPR RI setelah menerima seluruh dokumen usulan dari para anggota dewan tersebut.
