KabarDermayu.com – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah muncul konfirmasi mengenai langkah politik yang diambil oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran dari jabatannya kini telah mendapatkan respons resmi dari berbagai pihak.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiabudi, secara terbuka membenarkan adanya informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (11/11/2026). Dalam keterangannya, Budi Arie menegaskan bahwa rencana pengunduran diri tersebut memang benar adanya.
Lebih lanjut, Budi Arie juga mengungkapkan bahwa proses penyampaian surat pengunduran diri tersebut dilakukan oleh Gibran saat berlangsungnya pertemuan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma. Pernyataan ini memperjelas alur koordinasi yang terjadi di tingkat pimpinan negara terkait posisi Wakil Presiden.
Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan telah memberikan keterangan resmi terkait situasi ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mundur langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil oleh Gibran sebagai respons atas berbagai dinamika yang berkembang belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA). Pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilaporkan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di lingkungan Istana, Jakarta.
Terkait respons Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kepala Negara tidak menolak keinginan tersebut. Namun, dalam diskusi yang berlangsung selama pertemuan itu, Presiden memberikan sejumlah saran dan pertimbangan kepada Gibran.
Langkah ini menunjukkan adanya ruang bagi proses hukum untuk berjalan sebelum keputusan final diambil. Polemik mengenai keabsahan ijazah yang sempat menjadi perbincangan publik kini tengah menempuh jalur pembuktian melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Situasi politik ini juga beririsan dengan wacana yang berkembang di parlemen. Sebelumnya, isu mengenai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat bergulir di DPR RI. Pemerintah sendiri telah menyatakan sikap untuk menghormati kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga legislatif dalam menyikapi aspirasi yang berkembang.
Hingga saat ini, proses pembuktian di PTUN menjadi titik krusial bagi Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan klarifikasi atas dokumen yang dipersoalkan. Publik kini menanti kelanjutan dari proses hukum tersebut serta bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.
