KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah. Dukungan penuh dari pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Ribka Haluk saat melakukan kunjungan kerja di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu, 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut fokus pada peninjauan kawasan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
Menurut Ribka, percepatan pembangunan DOB merupakan wujud komitmen pemerintah. Kebijakan pemekaran wilayah di Papua ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
“Memang negara memberikan kebijakan khusus untuk Papua dan DOB dengan kehati-hatian,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mengawal implementasi kebijakan pembentukan DOB di Papua. Hal ini dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari sisi kelembagaan, berbagai perangkat pemerintahan di DOB Papua Tengah telah terbentuk dan mulai beroperasi. Namun, pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi salah satu fokus utama yang memerlukan percepatan lebih lanjut.
“Kami lagi dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya.
Ribka menegaskan bahwa dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sangat krusial. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di DOB memang sangat besar, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain mendorong dukungan pembiayaan, pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah strategis lainnya. Upaya percepatan pembangunan di DOB Papua Tengah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pemerintahan. Kebutuhan tersebut meliputi pembangunan jalan, penyediaan air bersih, serta fasilitas pendukung lainnya.
Dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan infrastruktur tersebut, pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi semakin optimal. Ribka berharap melalui berbagai langkah ini, pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih cepat.
Pembangunan yang lebih cepat ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
