KabarDermayu.com – Isu mengenai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di lingkungan sekolah negeri kembali mencuat dan memicu perdebatan sengit di Jawa Barat. Kali ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melontarkan pernyataan keras yang menolak wacana reaktivasi atau pemberlakuan kembali SPP di sekolah-sekolah negeri.
Bagi Ono Surono, pendidikan merupakan instrumen fundamental yang harus dijamin aksesibilitasnya oleh negara tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan. Ia menegaskan bahwa pendidikan gratis adalah hak mutlak yang harus diterima oleh setiap warga negara, bukan sebuah ladang untuk mencari keuntungan finansial atau sekadar menutup celah anggaran.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika kebijakan pendidikan yang sering kali terbentur pada keterbatasan dana operasional sekolah. Namun, Ono menilai bahwa solusi atas kendala pendanaan tidak seharusnya dibebankan kembali ke pundak orang tua siswa melalui pungutan SPP.
Pendidikan sebagai Hak Dasar
Dalam pandangan Ono, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang jelas dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara.
Ono menekankan bahwa jika sekolah negeri kembali memberlakukan SPP, maka hal tersebut secara tidak langsung akan menciptakan hambatan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berisiko menjadi eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu secara finansial.
Ia berpendapat bahwa narasi pendidikan gratis bukan sekadar retorika politik, melainkan komitmen nyata yang harus dipertahankan. Jika terjadi kekurangan anggaran, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi atau mencari skema pendanaan lain yang tidak menyentuh kantong orang tua murid.
Menolak Komersialisasi Sekolah
Lebih lanjut, Ono Surono menyoroti bahaya komersialisasi di institusi pendidikan. Ia khawatir bahwa reaktivasi SPP akan menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik pungutan lain yang tidak transparan di masa depan.
Menurutnya, sekolah negeri harus tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan kualitas pengajaran dan karakter siswa, bukan berorientasi pada profit. Komersialisasi pendidikan dinilai dapat menggeser fokus utama sekolah dari upaya mencerdaskan siswa menjadi upaya mengelola arus kas.
Pendidikan gratis adalah hak mutlak rakyat, bukan ladang cuan. Pemerintah harus mencari solusi kreatif untuk mendanai operasional sekolah tanpa harus kembali membebani rakyat, tegas Ono Surono.
Tantangan Anggaran dan Solusi Alternatif
Menyadari bahwa kendala utama sekolah negeri saat ini adalah keterbatasan dana operasional, Ono menyarankan agar pemerintah provinsi dan daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap postur anggaran pendidikan. Ia mendesak agar alokasi dana pendidikan dalam APBD diprioritaskan pada sektor-sektor yang paling krusial.
Beberapa poin yang disoroti oleh Ono terkait pengelolaan dana pendidikan antara lain:
- Transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tepat sasaran.
- Optimalisasi anggaran daerah untuk menutupi kekurangan operasional sekolah yang bersifat mendesak.
- Pengurangan biaya-biaya administratif yang tidak relevan dengan proses belajar-mengajar di kelas.
- Pemberdayaan sektor lain untuk mendukung pendanaan pendidikan melalui program CSR atau kemitraan strategis yang tidak mengikat.
Respon Publik dan Harapan ke Depan
Sikap tegas yang ditunjukkan oleh Ono Surono ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat, khususnya orang tua murid di Jawa Barat. Banyak pihak yang mendukung langkah ini karena merasa khawatir dengan beban ekonomi yang terus meningkat di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil.
Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan impian setiap keluarga. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pendanaan sekolah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan suara rakyat.
Ono Surono berharap agar pemerintah provinsi dapat segera melakukan dialog dengan pihak terkait untuk mencari jalan keluar terbaik. Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak ada lagi wacana atau upaya reaktivasi SPP yang memberatkan masyarakat di kemudian hari.
Sebagai wakil rakyat, Ono berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan publik di kursi legislatif. Baginya, masa depan generasi muda Jawa Barat adalah aset yang tidak ternilai, dan memberikan akses pendidikan yang luas tanpa beban biaya adalah salah satu cara untuk menjamin kemajuan bangsa di masa depan.
Ke depannya, publik akan menantikan langkah konkret dari pemerintah provinsi dalam menyikapi aspirasi ini. Apakah akan ada pergeseran kebijakan yang lebih pro-rakyat, atau justru perdebatan ini akan terus berlanjut hingga ada solusi permanen terkait pendanaan pendidikan di Jawa Barat.
