KabarDermayu.com – Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan utama dalam agenda legislatif tingkat provinsi, menyusul kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret untuk menyerap langsung berbagai kendala yang menghambat produktivitas para nelayan lokal. Sebagai kawasan yang menjadi salah satu urat nadi ekonomi pesisir di Jawa Barat, Eretan Kulon menyimpan potensi besar yang sayangnya masih terbentur oleh sejumlah tantangan infrastruktur dan regulasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ono Surono berdialog langsung dengan para pelaku usaha perikanan serta masyarakat nelayan setempat. Fokus utama pembicaraan adalah mencari solusi atas permasalahan klasik yang kerap dikeluhkan oleh nelayan, mulai dari keterbatasan fasilitas pendukung hingga persoalan teknis di lapangan.
Berdasarkan hasil serap aspirasi tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi prioritas untuk segera dikawal dan diperjuangkan oleh Ono Surono ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga aspirasi ini dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah Indramayu Utara.
Pentingnya Revitalisasi Fasilitas TPI
Aspirasi pertama yang mengemuka adalah kebutuhan mendesak akan perbaikan atau revitalisasi fasilitas di TPI Eretan Kulon. Seiring dengan meningkatnya volume tangkapan ikan di musim-musim tertentu, infrastruktur yang ada saat ini dianggap sudah tidak memadai untuk menampung aktivitas bongkar muat yang padat.
Kondisi TPI yang optimal sangat berpengaruh pada kualitas ikan yang didaratkan. Jika fasilitas pelelangan berjalan dengan efisien, maka rantai distribusi ikan dari nelayan ke pasar akan lebih cepat, yang pada akhirnya akan menjaga stabilitas harga dan kualitas komoditas laut tersebut.
Pengerukan Alur Pelabuhan
Poin kedua yang menjadi perhatian serius adalah permasalahan pendangkalan alur pelabuhan atau muara sungai di sekitar area Eretan. Masalah sedimentasi ini telah lama menjadi momok bagi para nelayan, terutama saat air surut di mana kapal-kapal nelayan seringkali terjebak dan tidak bisa bersandar.
Ono Surono mencatat bahwa pendangkalan alur ini sangat berdampak pada mobilitas kapal. Jika akses keluar masuk kapal terhambat, waktu melaut nelayan menjadi tidak efisien, dan risiko kerusakan pada lambung kapal akibat terbentur dasar sungai pun meningkat. Pengerukan berkala menjadi solusi teknis yang sangat dinantikan oleh komunitas nelayan setempat.
Dukungan Terhadap Akses Bahan Bakar dan Perizinan
Aspirasi ketiga berkaitan dengan kemudahan akses terhadap kebutuhan operasional, terutama terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kapal-kapal nelayan. Selain itu, penyederhanaan birokrasi perizinan kapal juga menjadi tuntutan yang disampaikan kepada pihak legislatif.
Bagi nelayan kecil, proses perizinan yang rumit dan akses BBM yang sulit seringkali membuat mereka enggan untuk melaut jauh. Padahal, dengan dukungan yang tepat, produktivitas nelayan di Eretan Kulon diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan berbasis protein hewani di Jawa Barat.
“Menyerap aspirasi di lapangan adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat. Tiga poin ini akan menjadi bahan utama dalam pembahasan di DPRD Jawa Barat agar nantinya bisa dianggarkan atau dicarikan kebijakan yang tepat oleh pemerintah provinsi,” ujar Ono Surono dalam keterangannya.
Dampak Ekonomi bagi Indramayu
Kabupaten Indramayu sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung ikan terbesar di Jawa Barat. Keberadaan TPI Eretan Kulon memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir. Tidak hanya bagi nelayan, sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja dari sektor pengolahan ikan, pedagang pengepul, hingga jasa angkutan.
Dengan adanya perhatian dari tingkat provinsi, diharapkan ke depan TPI Eretan Kulon dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi perikanan yang lebih modern. Pembangunan yang terencana tidak hanya akan memudahkan pekerjaan nelayan, tetapi juga meningkatkan nilai jual hasil tangkapan di pasar nasional.
Langkah Ono Surono ini diapresiasi oleh masyarakat setempat sebagai bentuk kehadiran negara dalam memecahkan masalah ekonomi di tingkat akar rumput. Masyarakat kini menanti realisasi dari tiga aspirasi tersebut agar aktivitas melaut mereka tidak lagi dihantui oleh kendala-kendala klasik yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi nelayan Indramayu.
Sebagai tindak lanjut, Ono Surono berkomitmen untuk terus mengawal proses koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sinergi antar-level pemerintahan ini dipandang sebagai kunci keberhasilan dalam merealisasikan perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada nelayan.
