KabarDermayu.com – Upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian energi dan menekan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin kini memasuki babak baru. Strategi yang disiapkan adalah mengimplementasikan campuran bahan bakar nabati ke dalam bensin fosil, dengan target penerapan E10 pada tahun 2027, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi E20 secara bertahap.
Langkah strategis ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Menurutnya, pemerintah telah belajar banyak dari keberhasilan program mandatori biodiesel yang sukses diimplementasikan mulai dari B10, B20, hingga kini mencapai B50. Pola bertahap ini dianggap paling efektif untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional tanpa mengganggu operasional kendaraan masyarakat.
Belajar dari Kesuksesan Biodiesel
Pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam melakukan transisi energi ini. Bahlil menekankan bahwa target E10 pada 2027 merupakan langkah awal untuk membiasakan ekosistem pasar. Setelah target tersebut tercapai dan infrastruktur pendukung dianggap matang, pemerintah akan langsung tancap gas menuju E20. Saat ini, kajian teknis dan regulasi terkait mandatori E20 yang telah dimulai sejak 2025 dikabarkan hampir rampung sepenuhnya.
Pemerintah menargetkan implementasi E20 dapat berjalan di rentang tahun 2028 hingga 2029. Namun, waktu tersebut masih sangat bergantung pada kesiapan industri bioetanol nasional. Fokus utama pemerintah saat ini bukan sekadar mengganti bahan bakar, tetapi memastikan seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produksi, benar-benar berasal dari dalam negeri.
Kemandirian Bahan Baku Menjadi Harga Mati
Salah satu poin krusial yang ditegaskan oleh Bahlil adalah larangan impor etanol untuk memenuhi kebutuhan mandatori tersebut. Pemerintah berprinsip bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah penghematan devisa negara. Jika pemerintah memaksakan penerapan E20 namun etanolnya masih harus dibeli dari luar negeri, maka tujuan efisiensi impor BBM tidak akan tercapai.
Oleh karena itu, pemerintah kini tengah memacu pengembangan industri bioetanol domestik dengan memanfaatkan berbagai komoditas pertanian unggulan Indonesia. Bahan baku yang dipersiapkan mencakup:
- Singkong atau ubi kayu
- Tebu sebagai sumber utama etanol
- Jagung dengan potensi produktivitas tinggi
- Komoditas nabati pendukung lainnya
Akselerasi Pembangunan Pabrik Bioetanol
Dukungan penuh datang dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat ambisius dalam mempercepat transisi energi ini. Dalam kunjungannya pada Panen Raya Serentak di Malang, Jawa Timur, 17 Juli 2026, Presiden menyoroti minimnya fasilitas produksi bioetanol di tanah air yang saat ini baru berjumlah satu pabrik. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah memutuskan untuk membangun puluhan pabrik baru.
“Butuh pabrik, tadi pabriknya yang kita miliki baru 1 pabrik, tadi saya putuskan kita bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik,” ujar Presiden Prabowo.
Pembangunan 30 hingga 50 pabrik ini diharapkan mampu menyediakan pasokan bioetanol yang stabil dalam jangka panjang. Langkah ini juga selaras dengan visi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi lahan pertanian dan meningkatkan nilai tambah bagi para petani lokal.
Menilik Pengalaman Global
Indonesia sebenarnya tengah mengejar ketertinggalan dalam pemanfaatan energi nabati jika dibandingkan dengan negara lain. Brasil, misalnya, telah jauh melangkah dengan penggunaan etanol murni atau E100. Sementara itu, India juga telah berhasil menerapkan mandatori E20 dalam bauran energi nasional mereka.
Dengan mengadopsi model yang serupa namun disesuaikan dengan kondisi geografis dan agrikultur Indonesia, pemerintah optimis bahwa target E10 di 2027 dan E20 di tahun-tahun berikutnya bukan sekadar wacana. Keberhasilan program ini nantinya diharapkan dapat menciptakan ketahanan energi yang lebih kuat, mengurangi polusi dari emisi gas buang, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi sektor pertanian nasional.
