KabarDermayu.com – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dinilai memerlukan langkah Strategis yang lebih komprehensif, yakni dengan mengintegrasikan ekosistem industri protein melalui kemitraan dengan pelaku skala global. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rantai pasok yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Piter Abdullah, seorang ekonom sekaligus Policy and Program Director di Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), menegaskan bahwa tantangan pemenuhan protein di Indonesia tidak sekadar terletak pada kapasitas produksi. Menurutnya, persoalan mendasar justru ada pada belum terciptanya orkestrasi kebijakan yang menyatukan seluruh mata rantai, mulai dari hulu hingga hilir.
“Saya kira memang seharusnya kita bekerja sama dengan pelaku industri protein berskala global. Itu bagian dari orkestrasi. Mereka telah menunjukkan bagaimana industri protein bisa berkembang melalui produksi massal yang efisien,” ungkap Piter dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Piter menyoroti bahwa orkestrasi yang dimaksud bukan sekadar koordinasi antar-instansi pemerintah, melainkan penyelarasan instrumen kebijakan yang komprehensif. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur logistik, pengembangan sentra produksi, kemudahan investasi, hingga akses pasar yang merata bagi seluruh pelaku usaha.
Beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan dalam pembangunan industri protein nasional meliputi:
- Sistem Distribusi: Mengatasi ketimpangan pasokan antarwilayah, seperti pemanfaatan potensi perikanan yang melimpah di Indonesia bagian timur.
- Integrasi Kebijakan: Menyelaraskan regulasi agar produksi dan akses pasar dapat berjalan beriringan.
- Pemberdayaan Pelaku Kecil: Melindungi peternak, nelayan, dan koperasi agar tetap dapat bersaing di tengah kehadiran perusahaan besar.
Piter mengambil contoh keberhasilan industri ayam nasional sebagai tolok ukur. Dahulu, daging ayam dianggap sebagai komoditas mewah bagi sebagian kalangan. Namun, berkat masuknya investasi, inovasi teknologi, dan peran perusahaan besar di sektor poultry, akses masyarakat terhadap sumber protein hewani ini menjadi jauh lebih mudah dan terjangkau.
Kemitraan dengan pelaku global diharapkan mampu membawa efek katalis, tidak hanya berupa suntikan modal, tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan standar kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, daya saing pelaku usaha lokal diharapkan meningkat seiring dengan terbukanya akses ke jejaring pasar internasional.
“Kalau perusahaan besar sekaligus menjadi orkestrator, ada risiko pelaku yang lebih kecil tidak terlindungi. Karena itu pemerintah harus menjadi pengatur sekaligus pelindung agar hubungan antara perusahaan besar dan kecil benar-benar saling menguntungkan,” tegas Piter.
Peran pemerintah sebagai regulator tetap menjadi kunci utama. Piter menekankan bahwa pemerintah harus memastikan adanya keadilan bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok. Tanpa pengawasan yang ketat dan kebijakan yang inklusif, dikhawatirkan pelaku usaha skala kecil akan terpinggirkan oleh dominasi pemain besar.
Pada akhirnya, target dari kolaborasi ini adalah terciptanya ekosistem yang kuat dan mandiri. Apabila sinergi antara pemerintah dan sektor swasta global berjalan selaras, industri protein nasional tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sektor peternakan dan perikanan di Tanah Air.
Dengan pendekatan yang terarah, diharapkan tantangan struktural seperti keterbatasan modal dan teknologi yang selama ini menghambat produktivitas nelayan serta peternak lokal dapat teratasi secara bertahap. Fokus utamanya tetap pada penyediaan protein bergizi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
