KabarDermayu.com – Panggung diplomasi ekonomi global baru saja menjadi saksi ketegasan Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, tampil membawa misi besar Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin dunia dalam ajang BRICS Business Forum yang berlangsung di New Delhi, India, pada Jumat, 11 September 2026.
Kehadiran Anindya dalam forum prestisius ini menjadi sorotan utama karena disimak langsung oleh tokoh-tokoh kunci dunia, seperti Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, hingga Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan posisinya bukan sekadar sebagai pasar, melainkan mitra strategis yang siap membentuk arah kerja sama ekonomi global.
“Kami sangat senang dan merasa terhormat bahwa Indonesia telah bergabung dengan keluarga BRICS berkat Presiden Prabowo. Indonesia sekarang memiliki chapter yang sangat aktif dalam BRICS Business Council,” ungkap Anindya dalam pidatonya.
Mengusung Visi Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi
Dalam pemaparannya, Anindya menekankan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS adalah langkah strategis untuk mempercepat agenda nasional yang diusung Presiden Prabowo. Fokus utamanya terletak pada tiga pilar utama: percepatan hilirisasi, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan kemandirian ekonomi. Baginya, keterlibatan Indonesia harus memberikan dampak nyata bagi domestik, di mana masyarakat dan pelaku usaha lokal mampu menjadi penyedia sekaligus pengguna jasa dalam ekosistem global.
BRICS sendiri saat ini merepresentasikan kekuatan ekonomi yang masif, mencakup hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen dari total perekonomian global. Kekuatan besar ini dipandang Anindya sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan kemajuan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit global.
Tiga Prioritas Strategis untuk Masa Depan
Untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih bermakna, Anindya menawarkan tiga prioritas konkret yang harus segera diakomodasi oleh negara-negara anggota BRICS:
- Mobilitas Pelaku Usaha: BRICS perlu menyederhanakan hambatan birokrasi bagi tenaga profesional dan perusahaan lintas negara. Anindya mengusulkan pembentukan BRICS Business Travel Card untuk mempermudah pergerakan pelaku usaha serta pengakuan bersama atas kualifikasi profesi.
- Konektivitas Sistem Pembayaran: Memperkuat sistem pembayaran digital real-time antarnegara menjadi keharusan. Anindya mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan untuk menjaga kedaulatan finansial tanpa harus terjebak dalam isolasi ekonomi.
- Investasi pada SDM dan Infrastruktur Digital: Negara anggota didorong untuk meningkatkan kolaborasi dalam pelatihan tenaga kerja dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Semangat Bandung dalam Konteks Modern
Dalam menutup pidatonya, Anindya membawa kembali memori sejarah tentang semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Ia menegaskan bahwa kerja sama dalam kerangka BRICS harus menjadi wadah bagi negara-negara berkembang untuk saling memperkuat, bukan saling membebani.
Ia menggambarkan sebuah visi masa depan di mana pelaku usaha kecil dari berbagai belahan dunia—seperti dari Surabaya, Sao Paulo, Durban, hingga Alexandria—dapat saling terhubung melalui jaringan ekonomi yang efisien, aman, dan inklusif. Menurutnya, inilah ujian sesungguhnya bagi keberhasilan integrasi BRICS.
“Dalam semangat Bandung 1955, kerja sama yang lebih kuat di dalam BRICS harus menghubungkan satu sama lain. Indonesia siap membantu membangun hubungan tersebut. Mari menjadikan masa depan yang kita lihat di BRICS sebagai masa depan yang dapat dinikmati dan dikembangkan bersama,” pungkas Anindya yang juga menjabat sebagai Ketua BRICS Business Council Indonesia.
Langkah aktif yang ditunjukkan Indonesia ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam membawa ekonomi domestik ke level global. Dengan keterlibatan aktif dalam BRICS Business Council, Indonesia diharapkan mampu mendorong agenda perdagangan, investasi, hingga alih teknologi yang lebih berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
