KabarDermayu.com – Indonesia kini tengah memantapkan langkah Strategis untuk bertransformasi dari sekadar penjaga hutan tropis menjadi pemimpin dalam peta diplomasi kehutanan dunia. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kapasitas diplomasi publik dan negosiasi internasional yang digagas oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.
Langkah ini mencerminkan ambisi besar pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa berbagai capaian positif dalam pengelolaan hutan lestari di tanah air tidak hanya berhenti sebagai prestasi domestik, melainkan diakui, dipercaya, dan dijadikan rujukan utama oleh komunitas global.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, dalam keterangannya pada Kamis, 6 Agustus 2026, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat kuat. Dengan kepemilikan hutan tropis yang luas, ekosistem mangrove terluas di dunia, serta kekayaan biodiversitas yang melimpah, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi.
Namun, Ristianto menekankan bahwa kekayaan tersebut harus dibarengi dengan kemampuan komunikasi yang efektif. “Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan. Seluruh capaian pengelolaan hutan lestari tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak dikomunikasikan dengan tepat kepada dunia internasional,” ujarnya.
Upaya serius ini direalisasikan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang berlangsung di Bandung pada 4-5 Agustus 2026. Program pelatihan ini merupakan kolaborasi strategis antara Kemenhut dengan Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), serta melibatkan dukungan dari International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang berkomitmen untuk menempatkan Indonesia di garda terdepan dalam diplomasi kehutanan global. Visi ini juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan diplomasi sebagai prioritas utama untuk memperluas kemitraan internasional.
Ristianto menambahkan bahwa setiap aparatur negara yang hadir dalam forum internasional sejatinya adalah duta bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan global.
Dalam memenangkan peran kepemimpinan ini, Indonesia telah menetapkan empat agenda strategis yang menjadi fokus utama diplomasi publik kehutanan:
- Penguatan SVLK+: Memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sebagai standar emas pengelolaan kayu legal.
- International Tropical Peatland Center (ITPC): Memperkokoh peran ITPC sebagai pusat kolaborasi global dalam pengelolaan lahan gambut tropis yang berkelanjutan.
- World Mangrove Center (WMC): Mengembangkan WMC sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi dunia dalam menjaga ekosistem mangrove.
- High Quality Carbon Market: Memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dan pemimpin dalam pengembangan pasar karbon berkualitas tinggi.
Melalui agenda-agenda tersebut, Indonesia ingin membuktikan kepada dunia bahwa praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan mampu menghadirkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan strategi yang terukur, Indonesia berupaya menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. Langkah ini bukan hanya tentang menjaga hutan, tetapi juga tentang menawarkan inovasi kebijakan dan kerja sama internasional yang berdampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
