KabarDermayu.com – Panggung politik Israel tengah berada dalam titik nadir ketidakpastian setelah pemilihan parlemen terbaru gagal memunculkan pemenang mutlak. Di tengah kebuntuan pembentukan pemerintahan, isu keamanan regional kembali mencuat ke permukaan, dengan kekhawatiran bahwa konflik dengan Iran dapat dijadikan instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat Israel, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menyuarakan peringatan ini. Melalui platform media sosial X pada Minggu (1/11/2026), ia menyoroti potensi eskalasi militer yang kian nyata antara Israel dan Teheran.
“Potensi terjadinya putaran baru pertempuran dengan Iran semakin meningkat,” tulis Golan dalam pernyataannya. Ia menilai bahwa ketegangan yang terus berulang ini merupakan cerminan dari kegagalan kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam mengelola stabilitas negara.
Krisis Legitimasi di Tengah Ancaman
Bagi Golan, Netanyahu dianggap tidak lagi memiliki legitimasi moral maupun kapasitas yang memadai untuk memimpin Israel menghadapi situasi keamanan yang krusial. Ia secara tegas mendesak agar pemerintahan alternatif segera dibentuk demi menjamin keselamatan warga negara dan menjaga keamanan nasional.
Kekhawatiran ini sejalan dengan narasi yang berkembang di sejumlah media Israel dan Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan adanya kemungkinan serangan baru terhadap Iran pasca-pemilihan paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan pada Selasa (3/11/2026).
Dinamika Parlemen yang Buntu
Kondisi politik yang memanas ini berakar dari hasil pemilu parlemen (Knesset) yang tidak memberikan mayoritas kursi kepada blok mana pun. Untuk menguasai parlemen, sebuah koalisi setidaknya membutuhkan 61 kursi dari total 120 kursi yang tersedia.
Berdasarkan data sementara, peta kekuatan politik di Israel terbagi sebagai berikut:
- Blok pendukung Netanyahu: 53 kursi.
- Partai-partai oposisi Yahudi: 48 kursi.
- Partai-partai Palestina: 19 kursi.
Dengan komposisi tersebut, Netanyahu berada dalam posisi yang sangat rentan. Ia dipaksa untuk mencari dukungan tambahan di tengah opsi yang terbatas, mulai dari merangkul partai-partai Palestina, membentuk pemerintahan persatuan nasional, hingga kemungkinan terburuk, yakni penyelenggaraan pemilu kembali.
Tantangan Hukum yang Menanti
Selain tantangan politik, Posisi Netanyahu semakin terjepit oleh persoalan hukum yang serius. Saat ini, ia masih harus menghadapi persidangan atas tuduhan korupsi, yang mencakup penyuapan, penipuan, serta penyalahgunaan kepercayaan. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman penjara menjadi konsekuensi nyata yang harus ia hadapi.
Tidak hanya itu, bayang-bayang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga terus mengikuti langkahnya. Sejak tahun 2024, Netanyahu telah menjadi subjek surat perintah penangkapan dari ICC terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza sejak konflik pecah pada Oktober 2023.
Hingga saat ini, spekulasi mengenai serangan militer ke Iran masih berstatus sebagai kekhawatiran dari pihak oposisi dan laporan media. Belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Israel maupun pihak Amerika Serikat terkait rencana aksi militer tersebut. Masyarakat internasional pun kini tengah memantau dengan saksama bagaimana Netanyahu akan menavigasi krisis politik dan hukum ini di tengah ancaman keamanan yang terus membayangi kawasan.
