KabarDermayu.com – Upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Jalur Gaza kembali menemui jalan terjal setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh Board of Peace (BoP).
Dewan tersebut merupakan inisiatif yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juli 2026. Proposal yang terdiri dari 15 poin tersebut dirancang sebagai peta jalan untuk meredakan ketegangan, namun Netanyahu bersikeras bahwa prioritas utama Israel tetap pada pelucutan senjata Hamas.
Dalam pernyataannya pada Senin, 10 Agustus 2026, Netanyahu menegaskan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak akan menarik diri dari wilayah Gaza sebelum Hamas benar-benar menyerahkan seluruh persenjataan mereka. Baginya, komitmen ini harus bersifat nyata dan bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.
“Israel menolak 15 poin dokumen tersebut. Militer Israel tak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas benar-benar melucuti senjatanya,” ungkap Netanyahu sebagaimana dikutip dari laporan Guardian.
Ketegangan ini berakar dari perbedaan interpretasi mengenai mekanisme pelucutan senjata. Proposal dari BoP yang digagas Trump sebenarnya menawarkan skema penarikan pasukan Israel secara bertahap yang dibarengi dengan pelucutan senjata oleh Hamas. Namun, Netanyahu menuntut agar proses pelucutan senjata diselesaikan secara penuh terlebih dahulu sebelum tahapan lain dalam rencana tersebut dapat dijalankan.
Netanyahu menambahkan bahwa pemerintahannya saat ini masih terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Amerika Serikat terkait persoalan ini. Ia menekankan bahwa Israel menginginkan jaminan keamanan yang absolut dan menghindari adanya “pelucutan senjata semu” yang dianggapnya berisiko bagi keselamatan warga Israel di masa depan.
Sikap keras ini sebenarnya sudah terlihat sejak proposal tersebut pertama kali diperkenalkan bulan lalu. Alih-alih merespons dengan deeskalasi, Israel justru menunjukkan pola operasi militer yang berbeda. Laporan menunjukkan bahwa intensitas serangan udara Israel di wilayah Palestina justru meningkat, termasuk insiden pada pekan lalu yang menewaskan sedikitnya 18 orang.
Kondisi ini menambah daftar panjang ketidakpastian dalam penyelesaian krisis Gaza. Proposal perdamaian yang awalnya diharapkan menjadi titik terang, kini justru menjadi subjek perdebatan sengit. Isu utama mengenai sinkronisasi antara pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan IDF menjadi hambatan terbesar yang belum menemukan titik temu antara kedua pihak.
Secara historis, konflik di Jalur Gaza selalu melibatkan kompleksitas isu keamanan yang tinggi. Keinginan Israel untuk memastikan Hamas tidak lagi memiliki kapabilitas militer sering kali berbenturan dengan tuntutan penarikan pasukan yang menjadi syarat utama bagi banyak pihak untuk menghentikan agresi. Dengan penolakan terbaru dari Netanyahu, dinamika diplomasi di kawasan Timur Tengah diprediksi akan kembali mengalami kebuntuan dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak Amerika Serikat mengenai bagaimana mereka akan menanggapi penolakan terbuka dari pemerintah Israel terhadap rencana perdamaian yang mereka tawarkan. Fokus dunia internasional kini tertuju pada efektivitas lobi diplomatik Washington dalam menjembatani jurang perbedaan antara tuntutan keamanan Israel dan tuntutan perdamaian yang diusung oleh BoP.
