KabarDermayu.com – Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren kembali mencoreng dunia pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia. Kali ini, sebuah institusi pendidikan di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan tajam pihak kepolisian menyusul adanya laporan dari tujuh orang santri yang mengaku menjadi korban.
Pimpinan pondok pesantren yang dikenal dengan nama Ponpes Daru Hasbi di Petukangan Utara, Jakarta Selatan, berinisial F, kini resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Laporan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor registrasi LP/B/8522/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA yang tercatat pada tanggal 8 November 2026.
Modus Operandi Berkedok Relasi Kuasa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan perbuatan tidak terpuji tersebut disinyalir telah berlangsung sejak tahun 2025. Terlapor diduga kuat telah menyalahgunakan posisi serta pengaruhnya sebagai pimpinan pondok pesantren untuk melancarkan aksinya terhadap para santri.
Salah satu modus yang terungkap dalam laporan awal adalah dengan memberikan perintah kepada santri untuk melakukan pemijatan kepada dirinya. Polisi menduga bahwa celah tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para siswa.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, mengonfirmasi adanya laporan tersebut pada Senin (9/11/26). Ia menyatakan bahwa saat ini terdapat tujuh orang yang tercatat sebagai korban dalam laporan resmi yang masuk ke pihak kepolisian.
Proses Penyelidikan dan Pendampingan Korban
Mengingat status korban yang merupakan anak-anak, pihak kepolisian kini bertindak sangat hati-hati dalam menangani kasus ini. Penyelidikan mendalam sedang dilakukan, termasuk dengan mengumpulkan berbagai bukti fisik maupun keterangan saksi.
Pihak penyidik saat ini tengah fokus pada beberapa langkah krusial, di antaranya:
Polda Metro Jaya juga telah menggandeng instansi terkait seperti UPT P3A Provinsi DKI Jakarta serta Komisi Nasional Perlindungan Anak. Langkah kolaboratif ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan transparan sekaligus memberikan pendampingan psikologis yang diperlukan oleh para santri yang menjadi korban.
Budi Hermanto menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap awal penyelidikan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi seiring dengan berjalannya proses hukum, sembari tetap menjaga privasi serta sensitivitas yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara ini. Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat dan sistem perlindungan yang lebih baik di lingkungan lembaga pendidikan asrama.
