KabarDermayu.com – Polri kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas institusi dengan memastikan bahwa proses hukum internal terhadap mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, akan berjalan tanpa intervensi maupun perlakuan khusus.
Kepastian ini muncul di tengah sorotan publik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Meskipun Listyo Sigit memiliki rekam jejak sebagai pimpinan tertinggi Polri di masa lalu, otoritas kepolisian memastikan bahwa mekanisme Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tetap berlaku secara universal.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 November 2026. Ia menekankan bahwa setiap personel, tanpa memandang pangkat atau jabatan yang pernah disandang, wajib tunduk pada prosedur hukum yang telah ditetapkan.
Mekanisme Sidang yang Objektif
Dalam menjalankan persidangan etik, susunan majelis hakim nantinya akan ditentukan secara langsung oleh Kapolri saat ini, Jenderal Suyudi Ario Seto. Penentuan perangkat persidangan ini dilakukan dengan mengacu pada regulasi internal Polri yang berlaku untuk menjaga netralitas dan objektivitas.
Sebagai ilustrasi, Irjen Isir merujuk pada proses sidang etik yang baru saja dijalani oleh Irjen Ahrie Sonta. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang memimpin terdiri dari perwira tinggi berpangkat bintang tiga, yang disesuaikan dengan pangkat terduga pelanggar yakni bintang dua. Pola serupa akan diterapkan pada sidang Listyo Sigit guna memastikan keseimbangan dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan.
Kelanjutan Kasus dan Penanganan Tersangka
Kasus penyadapan ilegal yang mencuat sejak tahun 2025 ini telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Hingga saat ini, perkembangan penanganan perkara tersebut terus berjalan secara bertahap:
Polri menjadwalkan kelanjutan sidang etik bagi para terduga pelanggar lainnya mulai pekan depan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan internal institusi kepolisian dari tindakan yang dianggap melanggar etik profesi berat.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi impunitas dalam kasus ini. Dengan berjalannya proses hukum ini, Polri berupaya mengembalikan kepercayaan publik melalui transparansi dan konsistensi dalam menerapkan aturan internal, terlepas dari siapa pun sosok yang terlibat dalam perkara tersebut.
Hingga informasi ini diturunkan, Polri belum merinci nama-nama jenderal yang akan duduk dalam majelis hakim untuk sidang Listyo Sigit. Namun, pihak humas berjanji akan memberikan pembaruan informasi segera setelah perangkat persidangan resmi ditetapkan oleh Kapolri.
