KabarDermayu.com – Misteri mengenai pihak yang menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga kini masih menjadi teka-teki besar dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah terungkapnya keterlibatan sejumlah petinggi kepolisian. Penyidik kini tidak hanya memfokuskan diri pada aktor intelektual yang memerintahkan aksi penyadapan tersebut, tetapi juga berupaya keras menelusuri alur distribusi data hasil sadapan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, memberikan konfirmasi terkait perkembangan penyidikan ini. Ia menegaskan bahwa tim penyidik sedang bekerja intensif untuk mengungkap siapa saja pihak yang mengakses atau menerima informasi rahasia tersebut.
Upaya penelusuran ini merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dalam forum resmi tersebut, Kapolri memaparkan temuan awal terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum di internal kepolisian pada periode sebelumnya.
Dalam pemaparannya, Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diduga memiliki peran sentral dalam skenario penyadapan ilegal ini. Berdasarkan temuan sementara, Listyo Sigit disebut sebagai sosok yang memberikan perintah langsung terkait penentuan target penyadapan.
Modus operandi yang digunakan dalam aksi tersebut diduga melibatkan instruksi lisan maupun melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Perintah tersebut ditujukan kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), Irjen Ahrie Sonta (AS).
Lebih lanjut, Jenderal Suyudi memaparkan bahwa Irjen Ahrie Sonta berperan sebagai eksekutor yang menjalankan arahan di lapangan. Namun, poin krusial yang masih didalami oleh penyidik adalah muara akhir dari data-data sensitif tersebut setelah dikumpulkan oleh pihak yang berwenang saat itu.
Penyadapan terhadap tokoh negara, termasuk Presiden, merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang dan etika profesi kepolisian. Kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Polri untuk menunjukkan transparansi dalam upaya bersih-bersih internal.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri terus mengumpulkan bukti-bukti pendukung, termasuk jejak digital komunikasi antara mantan Kapolri dengan jajarannya terkait operasional penyadapan. Publik menantikan hasil akhir dari investigasi ini guna memastikan bahwa supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai motif di balik penyadapan ilegal tersebut. Keberhasilan mengungkap identitas end user akan menjadi kunci pembuka untuk memahami cakupan dampak dari peristiwa yang melibatkan mantan pucuk pimpinan Polri tersebut.
