KabarDermayu.com – Kawasan pulau terluar Indonesia kini menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan nasional. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI , melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, untuk memetakan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di garis depan perbatasan negara.

Dalam lawatan yang berlangsung pada Minggu (15/11/26) tersebut, Jenderal Maruli menekankan bahwa pendekatan pembangunan di wilayah perbatasan tidak boleh hanya terpaku pada aspek atau pengamanan wilayah semata. Menurutnya, kesejahteraan warga yang bermukim di pulau-pulau terluar harus menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan kedaulatan negara.

Dua Fokus Utama: Lingkungan dan Ekonomi

Berdasarkan hasil peninjauan langsung di Pulau Sekatung dan Pulau Laut, Jenderal Maruli mengidentifikasi dua persoalan krusial yang mendesak untuk segera ditangani. Pertama adalah persoalan pengelolaan sampah yang belum tertata dengan baik, dan kedua adalah keterbatasan fasilitas pendukung yang mampu menggerakkan roda perekonomian lokal.

Ia menegaskan bahwa setiap pulau memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan tidak bisa disamaratakan. BNPPDT berkomitmen untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik di tiap wilayah agar solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Evaluasi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan, sekaligus persiapan bagi program strategis “Bangun Beranda Negeri”. Selama berada di Natuna, Jenderal Maruli meninjau sejumlah infrastruktur vital, termasuk Jembatan Garuda di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur, yang berfungsi sebagai akses penghubung antardesa untuk memperlancar mobilitas warga.

Di Pulau Laut, evaluasi dilakukan secara mendalam terhadap sarana publik yang mencakup:

Selain meninjau fisik bangunan, Jenderal Maruli juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga lokal. Sesi dialog ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang mereka hadapi, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelarasan program kerja BNPPDT ke depan.

Pemerataan Pembangunan Beranda Negeri

Sebelum menyambangi Natuna, rangkaian kerja Jenderal Maruli telah mencakup peninjauan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Dalam kunjungan kali ini, Jenderal Maruli didampingi oleh jajaran pejabat tinggi BNPPDT, termasuk Plh. Sekretaris BNPPDT Nurdin, serta sejumlah deputi dan asisten deputi yang membidangi pengelolaan batas wilayah negara. Kehadiran Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam kegiatan tersebut juga mempertegas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam peta jalan pembangunan yang lebih komprehensif. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem yang seimbang, di mana penguatan keamanan wilayah diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur, kemandirian ekonomi, serta akses layanan dasar yang memadai bagi warga di wilayah perbatasan Indonesia.