KabarDermayu.com – Rencana pemerintah untuk melakukan translokasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai kritik tajam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten.
Wacana pemindahan satwa langka tersebut dinilai sebagai langkah yang terburu-buru dan berisiko menimbulkan masalah ekologis baru yang lebih kompleks di masa depan.
Ketua GMNI Banten, Endang Kurnia, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (16/11/2026), menegaskan bahwa pihaknya menolak keras jika pemindahan ini hanya dijadikan solusi instan atas ancaman bencana alam di Ujung Kulon.
Menurut Endang, Badak Jawa bukan sekadar satwa yang bisa dipindahkan layaknya objek administratif. Keberadaan mereka memiliki keterikatan ekologis yang sangat dalam dengan habitat aslinya di TNUK, Pandeglang.
“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” ujar Endang.
Pihak GMNI Banten menyoroti beberapa poin krusial terkait wacana tersebut:
Terkait kekhawatiran pemerintah mengenai potensi bencana tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda, GMNI Banten menyarankan pendekatan yang berbeda. Mereka mendorong penguatan pengawasan kawasan, perlindungan ekosistem yang lebih ketat, serta peningkatan kapasitas pengelolaan TNUK sebagai benteng terakhir Badak Jawa.
Selain itu, Endang juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo bukanlah ruang kosong yang bisa langsung ditempati oleh spesies baru. Kawasan tersebut memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati yang unik dan harus tetap terjaga keseimbangannya.
“Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua, silakan lakukan kajian secara serius, namun jangan dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak jawa tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan untuk bersikap terbuka kepada publik. Mereka menuntut pemaparan hasil kajian kelayakan habitat, analisis risiko translokasi, serta dampak jangka panjang terhadap kelangsungan hidup populasi Badak Jawa secara transparan.
Bagi GMNI, Ujung Kulon merupakan benteng terakhir yang harus diperkuat oleh negara. Kebijakan yang diambil harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak mencederai upaya konservasi satwa yang kini statusnya berada di ambang kepunahan tersebut.







