KabarDermayu.com – Teka-teki mengenai siapa yang akan menduduki kursi Republik Indonesia pasca-mundurnya Raka mulai menemukan titik terang. Presiden Prabowo Subianto telah mengonsolidasikan partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan langkah strategis terkait pengisian jabatan tersebut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa partai-partai koalisi telah mencapai kesepakatan penting dalam pertemuan bersama Presiden. Inti dari kesepakatan tersebut adalah menyerahkan sepenuhnya penentuan sosok calon wakil presiden kepada Partai Gerindra.

Konsensus Partai Koalisi

Dalam keterangannya pada Minggu (15/11/2026), Zulkifli Hasan menegaskan bahwa PAN tidak akan mengajukan kader internal untuk posisi tersebut. Sikap serupa juga diambil oleh mayoritas ketua umum partai politik lainnya dalam koalisi. Mereka sepakat untuk memberikan ruang bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memilih figur yang dianggap paling nyaman dan mampu bekerja sama secara efektif.

Proses ini melibatkan partai-partai pengusung utama, yakni Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat. Masing-masing partai diberikan waktu satu pekan untuk melakukan konsolidasi internal sebelum akhirnya menyepakati satu nama yang akan diusulkan kepada Presiden.

Munculnya Nama Sufmi Dasco Ahmad

Di tengah proses pembahasan internal yang masih berlangsung, nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mulai mengemuka ke permukaan. Dukungan terhadap Dasco datang secara bergelombang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, hingga Papua Barat Daya.

Para pengurus daerah menilai bahwa pengalaman Dasco di legislatif menjadi nilai tambah yang signifikan. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menyebut bahwa aspirasi ini muncul secara alami dari kader di tingkat bawah. Ia memandang posisi Dasco sebagai pimpinan DPR sangat relevan untuk menjembatani komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif demi stabilitas pemerintahan ke depan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlullah, menyoroti kemampuan komunikasi Dasco yang dinilai mampu merangkul berbagai kekuatan politik di tengah keberagaman kepentingan nasional.

Mekanisme Konstitusional

Langkah pengisian jabatan wakil presiden ini harus mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku. Presiden Prabowo sebelumnya telah menyatakan bahwa ia akan fokus mencari pengganti wakil presiden segera setelah merampungkan agenda kunjungan kerjanya ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, Tiongkok.

Berdasarkan aturan yang ada, MPR telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden. Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari sejak surat tersebut diterima untuk memberikan jawaban. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, rapat paripurna MPR untuk proses pengisian jabatan ini direncanakan akan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang dikunci oleh koalisi. Zulkifli Hasan meminta publik untuk tetap tenang dan menunggu hasil pembahasan internal partai yang diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat.

Proses pengisian kursi wakil presiden ini menjadi momen krusial bagi stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto. Publik kini menanti apakah sosok yang dipilih nantinya akan mampu menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan dengan baik, mengingat tantangan domestik dan global yang dihadapi Indonesia saat ini cukup kompleks.