KabarDermayu.com – (MK) kembali menerima permohonan pengujian materiil terkait aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (). Kali ini, sorotan utama tertuju pada persyaratan pendidikan bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tertuang dalam Pasal 169 huruf r.

Permohonan ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat. Gugatan tersebut telah resmi teregistrasi di MK pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026.

Inti dari gugatan ini adalah permintaan agar syarat pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dihapus. Pihak pemohon berargumen bahwa kewajiban memiliki ijazah formal tersebut tidak seharusnya dijadikan tolok ukur mutlak dalam menentukan kompetensi seseorang untuk memimpin negara.

Dalam dokumen permohonannya, pemohon menyebut bahwa pendekatan yang saat ini diterapkan terlalu bersifat administratif. Menurut mereka, kapasitas seorang pemimpin idealnya diukur dari rekam jejak, pengalaman organisasi, serta pengabdian nyata kepada masyarakat, bukan sekadar kelengkapan dokumen pendidikan formal.

Selain menyoal efektivitas syarat tersebut, pemohon juga menyoroti potensi risiko stabilitas nasional. Mereka berpendapat bahwa persyaratan administratif yang ketat sering kali memicu perdebatan politik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan serta stabilitas politik di tanah air.

Sebagai perbandingan, pemohon membawa contoh praktik ketatanegaraan di sejumlah negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India. Di negara-negara tersebut, ijazah pendidikan formal tidak ditetapkan sebagai syarat mutlak untuk menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan. Hal ini digunakan sebagai argumen bahwa Indonesia bisa menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses pencalonan presiden.

Terkait permohonan ini, pemohon secara tegas meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk:

Perlu dipahami bahwa Pasal 169 huruf r UU Pemilu saat ini masih berlaku dan menjadi landasan hukum yang mewajibkan capres dan cawapres setidaknya memiliki ijazah dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau jenjang pendidikan sederajat lainnya.

Saat ini, proses hukum di Mahkamah Konstitusi masih berjalan. Permintaan penghapusan syarat pendidikan ini baru merupakan materi gugatan yang diajukan oleh pemohon dan belum menghasilkan putusan resmi dari MK. Keputusan akhir nantinya akan bergantung pada penilaian hakim konstitusi apakah aturan tersebut memang bertentangan dengan konstitusi atau tetap dipertahankan sebagai standar kualifikasi kepemimpinan nasional.