KabarDermayu.com – Dinamika politik nasional kembali menghangat seiring dengan munculnya diskursus mengenai kriteria ideal pendamping Presiden RI . Dalam perbincangan tersebut, nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mencuat sebagai sosok yang dinilai memiliki modal kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Rahmat Hidayat Pulungan, seorang yang juga pernah menjabat sebagai Wasekjen PBNU periode 2022-2026. Menurut Rahmat, tantangan kepemimpinan di tingkat nasional membutuhkan figur wakil presiden yang mampu menjalankan fungsi lebih dari sekadar pendamping seremonial kepala negara.

Dalam keterangannya pada Minggu (15/11/26), Rahmat menekankan bahwa seorang wakil presiden harus memiliki keberanian untuk menyampaikan realitas objektif di lapangan kepada Presiden. Ia menilai, kejujuran dalam memberikan masukan menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki landasan data dan kondisi riil yang akurat.

Modal Komunikasi dan Inklusivitas

Lebih lanjut, Rahmat menyoroti rekam jejak Sufmi Dasco Ahmad dalam ranah komunikasi politik. Sebagai pimpinan di lembaga legislatif, Dasco dinilai memiliki kemampuan mumpuni dalam merangkul berbagai kelompok, baik yang berada di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan. Keterampilan ini dianggap sebagai aset strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Selain kemampuan komunikasi, beberapa poin penting yang dianggap sebagai modal kepemimpinan Dasco antara lain:

Rahmat menegaskan bahwa di era demokrasi saat ini, kekuasaan tidak boleh bersifat tertutup atau sakral. Sebaliknya, pemimpin nasional harus bersedia menjadi pendengar yang baik bagi rakyat. Ia berpendapat bahwa peran wakil presiden bukan sekadar menyamakan pandangan dengan Presiden, melainkan memberikan perspektif berbeda untuk memperkaya proses pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Fokus pada Solusi dan Perbaikan

Dalam pandangan Rahmat, sosok pemimpin yang ideal tidak harus sempurna tanpa cela. Fokus utama dalam kepemimpinan nasional adalah kemauan untuk terus belajar, mengevaluasi diri, serta memperbaiki kualitas kinerja demi stabilitas negara.

Ia menambahkan bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada terciptanya komunikasi yang sehat antara pemangku kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendamping presiden diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi konkret, memastikan bahwa pemerintah tetap responsif terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga negara.

“Yang terpenting bukan mencari sosok yang tanpa kekurangan, karena itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana seseorang memiliki kemauan untuk berubah, belajar dari kesalahan, dan terus memperbaiki kualitas kepemimpinannya,” tutup Rahmat.

Diskusi mengenai kriteria calon pendamping presiden ini mencerminkan harapan publik akan hadirnya kolaborasi kepemimpinan yang transparan, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas di tengah berbagai tantangan bangsa yang terus berkembang.