KabarDermayu.com – Kursi Wakil Presiden Republik kini tengah menjadi sorotan publik menyusul kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto memegang mandat penuh untuk menentukan sosok pengganti yang akan mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintahan nasional.

Proses pencarian figur baru ini dilakukan di tengah agenda kenegaraan yang padat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia akan segera memprioritaskan pemilihan setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidatonya saat menghadiri acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah krusial bagi keberlangsungan pemerintahan. Meski belum membocorkan nama-nama kandidat, ia menekankan pentingnya proses refleksi mendalam dan petunjuk dari Tuhan dalam menentukan sosok yang tepat untuk membantu tugas kepemimpinan negara.

Kriteria dan Harapan bagi Calon Wapres

Menanggapi kekosongan tersebut, berbagai pihak mulai merumuskan kriteria ideal bagi calon Wakil Presiden. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti aspek chemistry sebagai syarat utama. Menurutnya, keselarasan antara Presiden dan Wakil Presiden adalah kunci efektivitas pemerintahan.

Doli menjelaskan bahwa sosok yang terpilih harus memiliki kesamaan visi, misi, dan paradigma berpikir yang sejalan dengan Presiden Prabowo. Selain faktor personal, calon tersebut juga harus memenuhi syarat legitimasi yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial yang kuat. Kemampuan untuk menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, seperti ekonomi dan lapangan kerja, juga menjadi poin penting yang diharapkan masyarakat.

Lebih lanjut, Doli menyebut beberapa nama yang sempat mencuat dalam bursa kandidat, di antaranya Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Kendati demikian, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif.

Perspektif Konstitusional dan Asal Partai

Terkait asal partai politik calon Wakil Presiden, terdapat perbedaan pandangan mengenai urgensi keterwakilan partai pengusung. PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tetap taat pada konstitusi dan supremasi hukum. Hasto menegaskan bahwa sikap politik partai terkait pengisian jabatan ini sepenuhnya menjadi wewenang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Menurut Jimly, konstitusi tidak memberikan syarat khusus bahwa calon Wakil Presiden harus berasal dari partai politik tertentu.

Proses pemilihan ini nantinya akan melibatkan MPR sebagai lembaga yang menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan oleh Presiden. Hingga saat ini, publik masih menanti siapa sosok yang akan dipilih untuk mengisi posisi strategis tersebut. Fokus utama tetap pada kemampuan calon dalam menghadapi tantangan nasional, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok dan perluasan lapangan pekerjaan, demi kesejahteraan rakyat Indonesia.