KabarDermayu.com – Keputusan Raka untuk menanggalkan jabatannya sebagai Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026, memicu diskusi luas mengenai arah karier politiknya di masa depan. Meski telah melepas posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut, banyak pengamat menilai langkah politik putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ini, belum mencapai titik akhir.

Peluang bagi Gibran untuk kembali berkompetisi dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden di masa mendatang secara teknis masih terbuka lebar. Namun, realisasi dari potensi tersebut sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta penyelesaian sejumlah tantangan administratif yang sempat menjadi perhatian publik.

Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menyatakan bahwa tidak ada norma hukum yang secara eksplisit melarang mantan wakil presiden untuk kembali mencalonkan diri. Selama yang bersangkutan mampu memenuhi kriteria dan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh undang-undang, hak politiknya tetap dijamin oleh konstitusi.

Menurut Ali, hambatan yang perlu segera diatasi oleh Gibran berkaitan dengan validitas dokumen pendidikan. Persyaratan pendidikan, yakni minimal tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, merupakan variabel krusial dalam pendaftaran calon pemimpin nasional. Jika terdapat keraguan atau kendala pada dokumen ijazah, maka penyelesaian administratif seperti mengikuti program kejar paket C menjadi salah satu opsi yang disarankan untuk memastikan pemenuhan syarat formal.

Lebih lanjut, Ali Rif’an menyoroti bahwa Gibran masih memiliki modal politik yang signifikan. Infrastruktur pendukung, termasuk kedekatan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dinilai masih dapat menjadi mesin politik yang efektif. Selain itu, pengaruh figur Joko Widodo yang masih memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi dianggap sebagai faktor determinan yang memperkuat posisi tawar Gibran.

Kendati demikian, pengamat politik ini juga memberikan catatan mengenai risiko tantangan hukum atau isu politik yang menyasar lingkaran keluarga besar. Kondisi ini bisa menjadi variabel penentu bagi citra politik Gibran ke depannya. Jika isu-isu tersebut meluas, maka hal itu berpotensi memengaruhi dinamika dukungan publik yang selama ini menjadi basis kekuatan bagi keluarga tersebut.

Dalam perspektif hukum pemilu, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, memberikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara spesifik mengenai status politik bagi presiden atau wakil presiden yang memilih mundur sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 169 UU Pemilu memang telah menetapkan daftar syarat bagi setiap calon, meliputi:

Iqbal menekankan bahwa setiap warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi negara, harus tunduk pada mekanisme verifikasi yang sama. Ia mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan dapat menjadi momentum untuk memperjelas kekosongan hukum tersebut. Terutama terkait mekanisme pemberhentian di tengah masa jabatan dan prosedur verifikasi dokumen pendidikan yang lebih ketat.

Verifikasi yang mendalam oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga ke instansi penerbit dokumen dinilai penting untuk menghindari sengketa ketatanegaraan di kemudian hari. Dengan demikian, meskipun secara teoretis peluang Gibran untuk kembali maju dalam kontestasi politik masih terbuka, kepastian hukum dan kelengkapan dokumen pendidikan tetap menjadi fondasi utama yang harus dipenuhi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.