KabarDermayu.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan akan memulai rangkaian persidangan untuk memeriksa empat perkara terkait aduan proses Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Persidangan ini direncanakan bergulir mulai Senin, 23 November 2026.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, memberikan keterangan resmi pada Kamis, 19 November 2026, yang mengonfirmasi bahwa dari total lima aduan yang masuk ke lembaganya, empat di antaranya telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel. Dengan demikian, aduan tersebut kini resmi berstatus sebagai perkara yang harus disidangkan.

Adapun satu aduan lainnya yang diajukan oleh Ibnu Jandi dinyatakan gugur. Hal ini disebabkan karena pihak pengadu tidak mampu memenuhi persyaratan administratif hingga batas waktu perbaikan yang telah ditetapkan oleh DKPP berakhir.

Detail Perkara dan Jadwal Persidangan

Empat perkara yang akan disidangkan tersebut memiliki nomor registrasi yang berbeda-beda, namun akan diperiksa dalam satu rangkaian persidangan karena adanya kesamaan pihak teradu dan keterkaitan substansi aduan. Berikut adalah rincian perkara tersebut:

Heddy menjelaskan bahwa rangkaian sidang akan berlangsung secara bertahap. Pada 23 November, DKPP akan mengagendakan pembacaan pokok aduan oleh pengadu serta mendengarkan jawaban dari pihak teradu. Selanjutnya, pada 24 November, agenda berlanjut dengan mendengarkan keterangan pihak terkait.

Proses pemeriksaan akan terus berlanjut pada 25 November untuk agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti. Rangkaian persidangan ini dijadwalkan berakhir pada 1 Desember 2026, yang akan difokuskan pada pendalaman keterangan dari para pihak yang terlibat.

Substansi Aduan Terkait Regulasi KPU

Salah satu poin krusial dalam perkara ini datang dari aduan Denny Indrayana dan rekan-rekannya. Mereka menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam proses pencalonan Gibran, khususnya mengenai penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Denny menyatakan bahwa aduan ini merupakan kelanjutan dari langkah hukum yang sebelumnya telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, selain persoalan persyaratan pendidikan, terdapat dugaan cacat administratif dan manipulasi dalam penyusunan aturan pencalonan yang perlu diuji dari sisi etika penyelenggara pemilu.

Majelis hakim DKPP nantinya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bukti-bukti yang diajukan, sekaligus mendengarkan argumen dari pihak teradu. Hasil dari rangkaian persidangan ini akan menjadi dasar bagi DKPP dalam mengambil keputusan terkait dugaan penyelenggara pemilu dalam proses pencalonan tersebut.