KabarDermayu.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan kepastian mengenai kelanjutan proses hukum terkait laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Fokus utama dari laporan tersebut adalah mengenai tahapan pemenuhan Raka saat proses pencalonan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, secara resmi mengonfirmasi bahwa sidang untuk membahas perkara tersebut dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Pernyataan tersebut disampaikan Heddy saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.

Meski telah memberikan lampu hijau terkait pelaksanaan sidang, pihak DKPP belum merinci jadwal detail maupun tanggal pelaksanaan persidangan tersebut. Heddy menekankan bahwa pihaknya saat ini tengah mematangkan persiapan teknis agar proses persidangan dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam penjelasannya, Heddy mengungkapkan bahwa DKPP telah menerima total lima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara ini. Setelah melalui proses verifikasi administratif, empat dari lima pengaduan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk segera disidangkan.

“Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang,” ujar Heddy memberikan penegasan.

Perlu diketahui, dalam mekanisme DKPP, pihak yang menjadi teradu dalam perkara ini adalah jajaran penyelenggara pemilu yang bertugas pada saat tahapan pencalonan berlangsung. DKPP berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi kepada publik.

Laporan-laporan tersebut muncul setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Berikut adalah rincian waktu penerimaan pengaduan yang telah diproses oleh DKPP:

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, sesuai dengan pedoman beracara yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.

Masyarakat yang ingin memantau perkembangan penanganan perkara ini dapat mengakses informasi resmi melalui situs web DKPP. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen DKPP dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.