KabarDermayu.com – Polemik hukum yang menjerat , Syaefudin, memicu desakan publik agar yang bersangkutan segera meletakkan jabatannya. Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Indramayu menegaskan bahwa proses pemberhentian seorang pejabat negara harus tetap berpijak pada regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Lucky Hakim menyampaikan bahwa saat ini status hukum Syaefudin masih berada dalam tahap tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025. Menurut Lucky, selama status tersebut belum berubah menjadi terdakwa, maka hak-hak jabatan serta fasilitas penunjang bagi Wakil Bupati masih melekat secara sah.

“Kami memahami kegundahan masyarakat. Mari kita percayakan masalah hukum ini kepada pihak kejaksaan yang menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti proses hukum sedang berjalan. Kita hormati prosesnya,” ujar Lucky Hakim pada Jumat (20/11/26).

Lebih lanjut, Lucky menjelaskan alur pemberhentian pejabat daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan bahwa pemberhentian sementara baru akan dilakukan jika status tersangka telah beralih menjadi terdakwa di pengadilan. Pada titik itulah, fasilitas negara yang melekat pada jabatan tersebut akan dihentikan.

Menanggapi keresahan masyarakat mengenai posisi istri Syaefudin yang menjabat sebagai anggota DPR, Lucky menyatakan bahwa hal tersebut berada di luar otoritasnya sebagai Bupati. Ia menegaskan tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal partai politik maupun karier individu di luar lingkup pemerintahan Kabupaten Indramayu.

“Terkait jabatan ketua PKK dan lainnya, saya yakin beliau akan mengundurkan diri saat suaminya sudah berhenti menjadi Wakil Bupati. Itu sudah lazim terjadi. Saya minta masyarakat bersabar dan tetap menjaga kondusivitas. Izinkan saya fokus pada proses pembangunan Indramayu,” tambahnya.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu pada Kamis (19/11/26). Sekitar 300 orang hadir dalam aksi tersebut untuk menuntut pengunduran diri Syaefudin pasca-penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kasus yang menyeret Syaefudin sendiri berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2022-2025. Estimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp18,7 miliar.

Berikut adalah poin-poin penting terkait proses hukum yang sedang berjalan:

Lucky Hakim berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang ada. Ia menekankan bahwa kewenangan mengenai pemberhentian jabatan Wakil Bupati sepenuhnya berada di bawah kendali Kemendagri, sehingga pemerintah daerah akan tetap mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.