KabarDermayu.com – Kasus dugaan tindak pidana makar yang melibatkan aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan.
Keputusan tersebut diambil setelah tim penyidik Bareskrim Polri menemukan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai unsur tindak pidana dalam rangkaian peristiwa tersebut. Peningkatan status ini menandakan bahwa proses hukum kini fokus pada pengumpulan bukti untuk menentukan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memberikan keterangan resmi terkait perkembangan tersebut pada Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas perkara yang menyangkut keamanan negara ini.
Dalam proses penyidikan yang sedang berjalan, Polri tidak hanya berfokus pada tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri juga tengah mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga berperan sebagai penerima hasil penyadapan ilegal tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memetakan alur informasi serta motif di balik tindakan tersebut secara menyeluruh.
Sejauh ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu:
Terkait ancaman hukuman bagi para tersangka, penyidik menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 tentang makar, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.
Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik, yang membawa ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Penerapan pasal berlapis ini mencerminkan keseriusan pihak berwenang dalam merespons dugaan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Di samping proses pidana yang sedang berlangsung di Bareskrim Polri, kasus ini juga memiliki dimensi internal kepolisian. Diketahui bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan akan menjalani sidang kode etik pada pekan depan. Hingga saat ini, pihak Polri belum mengumumkan siapa saja jajaran perwira tinggi yang akan bertindak sebagai ketua majelis dalam persidangan etik tersebut.
Polri memastikan bahwa seluruh tahapan proses hukum, baik pidana maupun etik, akan dilakukan secara profesional dan transparan. Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari tim penyidik mengenai potensi adanya tersangka baru atau fakta-fakta lain yang akan terungkap dalam masa penyidikan ini.








