KabarDermayu.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi melakukan perubahan nomenklatur atau penyebutan terhadap kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua. Kini, istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak lagi digunakan oleh jajaran TNI dan digantikan dengan sebutan Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB).
Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari kebijakan internal TNI untuk menyempurnakan pendekatan penanganan keamanan di Bumi Cenderawasih. Perubahan ini bukan sekadar pergantian terminologi, melainkan langkah terukur untuk memperjelas identitas kelompok yang melakukan aksi kekerasan tanpa harus menggeneralisasi seluruh masyarakat Papua.
Latar Belakang dan Tujuan Perubahan
Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan bahwa penggunaan istilah Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) bertujuan untuk memberikan batasan yang tegas. TNI ingin memastikan tidak ada penyamaan persepsi atau penyamarataan antara kelompok yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan masyarakat sipil Papua yang hidup berdampingan secara damai.
Pihaknya menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki latar belakang, pandangan, dan sikap yang sangat beragam. Dengan nomenklatur KEB, TNI berharap publik maupun aparat di lapangan dapat lebih spesifik dalam membedakan antara pelaku kekerasan bersenjata dengan masyarakat umum.
Dasar Administratif dan Sosialisasi
Kebijakan ini telah memiliki kekuatan hukum administratif di lingkungan militer melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Panglima TNI dengan nomor STR/107/2026. Dokumen resmi tersebut diterbitkan pada 18 November 2026, yang kemudian menjadi landasan bagi seluruh prajurit TNI dalam menjalankan tugas di lapangan.
Keputusan untuk mengganti istilah ini tidak muncul secara tiba-tiba. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi internal Satgas Swasembada Koops TNI Habema yang digelar pada 10 November 2026. Dalam rapat tersebut, efektivitas komunikasi dan penyebutan kelompok bersenjata menjadi salah satu topik bahasan utama yang kemudian difinalisasi melalui instruksi Panglima TNI.
Sebagai implementasi dari kebijakan baru ini, jajaran TNI telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para prajurit. Langkah ini penting dilakukan agar seluruh personel memahami perubahan nomenklatur tersebut dan menerapkannya secara konsisten dalam setiap pelaporan maupun komunikasi kedinasan terkait penanganan konflik di Papua.
Konteks Operasional di Papua
Perubahan nomenklatur ini selaras dengan dinamika keamanan yang terjadi di wilayah Papua. TNI hingga saat ini terus berupaya menjaga stabilitas keamanan di berbagai daerah, termasuk di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Nduga. Baru-baru ini, pasukan TNI dilaporkan terlibat dalam serangkaian kontak senjata dengan kelompok bersenjata di wilayah Nduga, Papua Pegunungan.
Dengan adanya penyesuaian istilah menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB), diharapkan narasi yang terbangun di ruang publik menjadi lebih objektif dan presisi. Hal ini sekaligus mencerminkan upaya TNI untuk terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang lebih manusiawi dan tepat sasaran, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil serta menjaga kedaulatan wilayah di Papua.








