KabarDermayu.com – Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta kini menjadi sorotan publik setelah dijatuhi sanksi berat oleh institusi Polri. Mantan pejabat di lingkungan Bareskrim Polri tersebut harus menerima konsekuensi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat pelanggaran kode etik profesi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang teknologi.
Kasus yang menyeret nama perwira tinggi tersebut berakar pada dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur resmi. Pihak Mabes Polri mengonfirmasi bahwa tindakan tersebut terjadi saat Ahrie Sonta mengemban tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) pada Robinopsnal Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memberikan penjelasan resmi mengenai duduk perkara ini pada Rabu (11/11/26). Menurutnya, perilaku Ahrie telah melalui proses pemeriksaan mendalam dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
Dalam persidangan tersebut, terungkap fakta bahwa Ahrie Sonta diduga menggunakan akses kewenangannya terhadap perangkat teknologi milik negara secara tidak profesional. Penggunaan perangkat tersebut untuk melakukan penyadapan dinilai melanggar standar operasional prosedur yang berlaku di institusi kepolisian.
Sidang etik yang memutuskan nasib karier Ahrie Sonta dipimpin oleh Kalemdiklat Polri, Komisaris Jenderal Polisi Rudy Darmoko. Dalam struktur majelis hakim tersebut, hadir pula Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, serta didukung oleh tiga anggota majelis lainnya, yakni Irjen Pol Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Hasil dari persidangan tersebut menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta dikategorikan sebagai tindakan tercela. Selain sanksi etik, keputusan majelis juga menegaskan hukuman administratif berupa pemecatan atau PTDH. Langkah tegas ini diambil Polri sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota di lingkungan kepolisian.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran kepolisian mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan dan kepatuhan dalam penggunaan teknologi strategis. Akses terhadap perangkat monitoring dan penyadapan merupakan kewenangan yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi, sehingga penyalahgunaannya berpotensi menimbulkan dampak serius bagi institusi maupun pihak lain yang terkait.
Hingga saat ini, pihak Mabes Polri terus melakukan pembenahan internal untuk memastikan bahwa seluruh operasional di bawah naungan Bareskrim, khususnya pada bagian monitoring, berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang telah ditetapkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
