KabarDermayu.com – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/26).
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut memicu perhatian publik. Pasalnya, di tengah pembahasan mengenai arah kebijakan negara, muncul informasi mengenai niatan Wakil Presiden Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, memberikan keterangan resmi terkait pertemuan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa dalam diskusi yang cukup panjang itu, Gibran menyampaikan secara langsung keinginan untuk meletakkan jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Di sisi lain, pertemuan tersebut juga membahas isu hukum yang tengah dihadapi oleh Gibran, yakni terkait keabsahan dokumen ijazah pendidikan yang sempat menjadi perdebatan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis agar persoalan ini diselesaikan melalui koridor hukum yang berlaku.
Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyarankan dirinya untuk tetap melakukan pembelaan diri atau fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memberikan kejelasan secara formal mengenai legalitas dokumen pendidikan yang bersangkutan.
Arahan spesifik dari Presiden Prabowo mencakup langkah-langkah administratif yang komprehensif. Gibran diminta untuk menghadirkan seluruh kelengkapan dokumen pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat sarjana (S1), sebagai bukti dalam proses persidangan.
Selain menempuh jalur PTUN, Presiden juga memberikan arahan agar Gibran melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Langkah ini ditujukan untuk menyiapkan proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari prosedur hukum yang harus ditempuh.
Isu mengenai pengunduran diri Wakil Presiden memang menjadi topik yang cukup hangat dalam diskusi publik beberapa waktu terakhir. Terkait hal ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan kesiapan untuk menyiapkan mekanisme atau ‘jalan’ secara regulasi apabila niat tersebut benar-benar direalisasikan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan lebih lanjut mengenai langkah konkret setelah pertemuan tersebut. Fokus utama pemerintah saat ini masih tertuju pada penyelesaian sengketa administratif terkait ijazah yang sedang berproses di ranah hukum, sembari memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga di tengah dinamika yang terjadi.
Pihak Istana Kepresidenan sendiri berkomitmen untuk memberikan transparansi terkait perkembangan situasi ini kepada masyarakat, sesuai dengan aturan hukum dan prosedur kenegaraan yang berlaku di Indonesia.
