KabarDermayu.com – Institusi Polri kembali diterpa isu pelanggaran etik berat yang berujung pada sanksi pemecatan terhadap salah satu perwira tingginya. Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Keputusan tersebut diambil sebagai buntut dari keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lainnya. Sidang etik yang menentukan nasib karier kepolisian Ahrie Sonta ini diselenggarakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Selasa (10/11/26).
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, memberikan keterangan resmi terkait hasil sidang tersebut dalam sebuah konferensi pers di Gedung Propam Polri. Ia mengonfirmasi bahwa majelis hakim etik telah menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH kepada Ahrie Sonta.
Selain sanksi pemecatan, majelis KKEP juga menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ahrie Sonta dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Status ini menjadi penanda bahwa pelanggaran yang dilakukan dianggap serius dan mencederai kode etik serta kehormatan Korps Bhayangkara.
Kasus penyadapan ilegal ini melibatkan beberapa pejabat tinggi lainnya di lingkungan kepolisian. Berdasarkan data penyidikan, Polri sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka utama dalam perkara ini, yaitu:
Perkembangan terbaru dalam penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri juga mengungkap adanya tersangka baru. Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, kini turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Latar belakang Slamet Uliandi dalam struktur kepolisian menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019. Selain itu, ia juga memiliki peran sebagai pembina MC Bareskrim Polri, yang dinilai relevan dengan alur penyelidikan kasus penyadapan tersebut.
Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap perwira tinggi setingkat Irjen merupakan langkah tegas yang diambil Polri dalam menjaga integritas organisasi. Kasus penyadapan ini menjadi perhatian publik mengingat posisi para tersangka yang sebelumnya memegang jabatan strategis di pemerintahan maupun di dalam institusi kepolisian itu sendiri.
Hingga saat ini, proses hukum terhadap para tersangka masih terus berjalan di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Polri berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di mata masyarakat.
