KabarDermayu.com – Dinamika politik di Senayan kembali memanas seiring dengan dimulainya masa sidang DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Di tengah agenda pembukaan masa sidang tersebut, isu mengenai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan utama yang menyita perhatian publik dan kalangan legislatif.
Sejumlah anggota parlemen lintas fraksi dikabarkan telah menyiapkan langkah untuk menyalurkan aspirasi terkait persoalan tersebut melalui koridor resmi DPR. Meski demikian, belum ada langkah konkret yang diambil oleh partai-partai politik terkait penggunaan hak konstitusional, seperti hak angket atau hak menyatakan pendapat.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam posisi memantau perkembangan situasi. Menurutnya, Demokrat belum menentukan sikap resmi mengenai wacana pemakzulan tersebut karena persoalan ini memerlukan kajian yang mendalam.
Herman juga menegaskan bahwa segala bentuk langkah politik di DPR harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang, agenda selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan langkah strategis ke depan.
Terkait rumor yang beredar mengenai pertemuan antara Wakil Presiden dengan Presiden Prabowo Subianto, serta isu pengunduran diri, Herman mengaku tidak mendengar informasi tersebut. Ia menekankan bahwa agenda utama parlemen saat ini adalah fokus pada pembukaan masa sidang bulan November-Desember.
Respons Pimpinan DPR dan KPU
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah memberikan keterangan bahwa pihaknya banyak menerima aspirasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi, terkait dinamika yang menyangkut Wakil Presiden. Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR akan mengedepankan prosedur dan tata tertib yang berlaku.
DPR sendiri hingga saat ini masih menanti salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan Gibran. Kelengkapan dokumen tersebut dianggap krusial bagi parlemen untuk menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan koridor hukum.
Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin memberikan tanggapan terkait polemik yang menyeret nama Gibran. Ia menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi dan tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KPU menyatakan siap memberikan penjelasan lebih lanjut jika terdapat gugatan di persidangan.
- Proses evaluasi internal KPU masih menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung.
- Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelumnya telah berpesan agar seluruh proses terkait wacana pemakzulan tetap dilakukan dalam koridor mekanisme demokrasi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Saat ini, publik masih menanti bagaimana hasil pembahasan dalam Badan Musyawarah DPR RI pasca-paripurna pembukaan masa sidang. Fokus utama tetap pada bagaimana lembaga legislatif merespons aspirasi masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas politik nasional di tengah berbagai isu yang berkembang.
