KabarDermayu.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Haji dan Umrah Ilegal yang baru dibentuk pada 14 April 2026 telah menunjukkan kinerja yang signifikan. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, satgas ini berhasil membongkar berbagai kasus kejahatan yang menargetkan calon jemaah.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa Satgas Haji tahun ini mengedepankan pendekatan terpadu. Fokusnya mencakup upaya pencegahan hingga penindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.
“Satgas Haji tahun ini fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum secara tegas dan profesional, khususnya terhadap pelaku yang berulang kali melakukan penipuan,” ujar Wakapolri dalam keterangannya di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis, 30 April 2026.
Aksi cepat ini merupakan hasil dari sinergi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah. Kedua lembaga telah melakukan pertukaran data yang mendalam, bahkan hingga memetakan para pelaku yang diduga terlibat dalam praktik haji ilegal.
Hasil pemetaan tersebut mengungkap adanya pelaku yang telah berulang kali melakukan modus penipuan. Bahkan, beberapa di antaranya terindikasi telah melakukan aksi penipuan hingga puluhan kali.
Perluasan pengawasan tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga merambah hingga ke luar negeri. Polri berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia, termasuk bagi mereka yang mungkin tersandung kasus hukum di sana.
Langkah kolaborasi internasional ini diambil menyusul adanya laporan mengenai tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang diamankan oleh aparat keamanan di Arab Saudi. Mereka diduga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen haji.
Sejak mulai beroperasi, Satgas Haji 2026 juga mencatat adanya peningkatan laporan yang masuk dari masyarakat. Hingga kini, tercatat sebanyak 115 laporan telah diterima oleh satgas. Dari jumlah tersebut, 68 kasus masih dalam tahap penanganan lebih lanjut.
Proses penanganan perkara dilakukan secara komprehensif. Dalam setiap kasus, pendekatan mediasi dan keadilan restoratif tetap menjadi prioritas utama. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai melalui mediasi, maka proses hukum akan dilanjutkan secara tegas.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat yang diambil oleh Polri. Pemberantasan praktik haji ilegal yang sangat merugikan masyarakat ini dinilai sangat penting.
“Kami memastikan negara hadir secara utuh, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci, untuk melindungi jemaah dari berbagai bentuk kejahatan,” tegas Dahnil Anzar Simanjuntak.
Baca juga di sini: Gaya Hidup Sultan Modern: Menyiapkan Warisan Tanpa Konflik Keluarga
Ke depannya, sinergi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah akan terus diperkuat. Salah satu rencana yang sedang digodok adalah pelibatan unsur kepolisian dalam struktur Amirul Hajj. Hal ini diharapkan dapat mendukung keamanan dan keselamatan seluruh jemaah Indonesia secara menyeluruh selama pelaksanaan ibadah haji.
