KabarDermayu.com – Sebanyak 1.300 keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Alasan utama mereka adalah merasa sudah mampu secara ekonomi dan tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut.
Wakil Bupati Solok, Candra, mengonfirmasi jumlah tersebut. Ia menjelaskan bahwa langkah transparansi ini merupakan bagian dari program pelabelan rumah penerima bansos yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Solok.
Program ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang menerima bantuan dari pemerintah. Dengan demikian, diharapkan penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran.
“Berdasarkan laporan dari ibu Kadis Sosial, bersama bapak bupati, kami turun langsung ke lapangan dan melakukan labelisasi rumah penerima bantuan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi,” kata Candra, Minggu, 10 Mei 2026.
Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya memperkuat komitmennya dalam menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Salah satu langkah krusial yang dilakukan adalah melalui pemutakhiran data yang akurat dan terverifikasi.
Upaya ini dibahas dalam sebuah diskusi verifikasi dan validasi data yang diselenggarakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok. Diskusi tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok.
Candra menegaskan bahwa sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Baca juga: Pelatih Thailand Akui Jujur soal Segrup dengan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027
Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Solok, bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta para petugas lapangan, secara terus-menerus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPS, Dinas Sosial, serta teman-teman PKH dan petugas lapangan,” ujarnya.
Menurut Candra, validasi data memegang peranan kunci utama. Hal ini sangat mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahan sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah Kabupaten Solok dengan BPS. Ia berharap kerja sama ini dapat terus diperkuat.
Penguatan kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data pembangunan daerah. Selain itu, juga dapat mendukung berbagai program pemerintah yang memang berbasis pada data yang akurat.
“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar semangat memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” ujarnya. (Ant).
