KabarDermayu.com – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, membantah keras tuduhan yang dilontarkan Israel terkait dugaan bantuan Beijing kepada Iran dalam pengembangan rudal. Guo menegaskan bahwa klaim Israel tersebut tidak didukung oleh bukti faktual.
Guo menjelaskan bahwa posisi China selalu konsisten dalam mendukung upaya deeskalasi konflik dan mendorong perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat. China berkomitmen untuk mendorong penyelesaian konflik secara diplomatik.
“Kami telah berulang kali menyampaikan pandangan China. Sebagai negara besar yang memegang tanggung jawab, China senantiasa memenuhi kewajiban internasionalnya,” ujar Guo, seperti dikutip dari presstv.ir pada Rabu, 13 Mei 2026.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah wawancara dengan CBS, menyatakan bahwa China memberikan dukungan dan komponen spesifik untuk pembuatan rudal Iran. Tuduhan ini muncul di tengah serangan gabungan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Ketika ditanya apakah bantuan China kepada Iran masih berlanjut, Netanyahu menjawab dengan nada ragu, “Bisa jadi, bisa jadi,” tanpa memberikan elaborasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Pernyataan kontroversial Netanyahu ini dilontarkan menjelang rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke Beijing. Hubungan diplomatik antara ketiga negara tersebut menjadi sorotan dalam konteks ini.
Baca juga: Megawati Hangestri dan Ambisi Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026/2027
Lebih lanjut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China juga menyampaikan kecaman terhadap sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Sanksi tersebut menargetkan 12 individu dan perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Iran. Beijing secara tegas menolak sanksi sepihak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS.
Guo menekankan bahwa prioritas utama saat ini di kawasan Asia Barat adalah mencegah eskalasi konflik. Ia menilai bahwa upaya untuk menyalahkan China dalam situasi ini tidak produktif dan mengalihkan fokus dari penyelesaian masalah inti.
Departemen Keuangan AS sebelumnya telah mengumumkan sanksi terhadap 12 entitas, termasuk beberapa yang beroperasi di China dan Hong Kong. Entitas-entitas ini dituduh memfasilitasi perolehan senjata dan bahan baku yang digunakan Iran untuk memproduksi drone Shahed serta rudal balistik.
Washington juga mengancam akan mengambil tindakan terhadap perusahaan asing yang mendukung apa yang mereka sebut sebagai perdagangan ilegal Iran, termasuk sektor penerbangan. AS bahkan mengisyaratkan kemungkinan penerapan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang membantu Iran, termasuk yang terkait dengan kilang minyak independen di China.
Namun, China menunjukkan sikap penolakan terhadap tekanan tersebut. Pekan lalu, Beijing untuk pertama kalinya menerapkan aturan blocking rule. Aturan ini mewajibkan perusahaan-perusahaan China untuk tidak mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran.
