KabarDermayu.com – Dinamika politik nasional tengah menjadi sorotan utama setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini muncul di tengah bergulirnya polemik panjang terkait legalitas dokumen pendidikan yang sempat menjadi perdebatan hukum di berbagai tingkatan peradilan.
Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu, 11 November 2026. Langkah ini diambil setelah Gibran melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan guna membahas perkembangan situasi hukum yang tengah ia hadapi.
Kronologi Polemik Dokumen Pendidikan
Persoalan ini bermula dari gugatan terhadap persyaratan administrasi pendidikan Gibran saat mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Objek utama dalam sengketa ini adalah dokumen penyetaraan pendidikan setara SMA yang diperoleh Gibran setelah menempuh pendidikan di program Insearch UTS, Australia.
Gugatan awal sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Namun, pada 6 Oktober 2026, MK memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang kuat.
Perkembangan hukum kemudian bergeser ke Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah milik Gibran. MA menilai terdapat cacat administrasi yang memerlukan koreksi melalui peradilan tata usaha negara, sehingga dokumen penyetaraan tersebut dinyatakan tidak sah.
Respon DPR dan Hak Menyatakan Pendapat
Putusan MA tersebut memicu gelombang reaksi di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 11 November 2026. Fraksi-fraksi yang terlibat meliputi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengonfirmasi bahwa dukungan tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, usulan ini akan dibahas dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026. HMP ini bertujuan untuk menilai apakah Gibran masih memenuhi syarat konstitusional sebagai Wakil Presiden.
Proses Pengunduran Diri dan Mekanisme Konstitusi
Sebelum pengumuman resmi pengunduran diri, Gibran sempat menemui Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa dalam pertemuan selama 2,5 jam tersebut, Presiden memberikan saran agar Gibran menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji kembali keabsahan dokumennya.
Namun, perkembangan situasi berubah cepat ketika surat pengunduran diri dilaporkan telah diserahkan oleh Gibran kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusumah. Meskipun pengunduran diri telah disampaikan, proses ini berbeda dengan mekanisme pemakzulan (impeachment) yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Nasib Kursi Wakil Presiden
Jika pengunduran diri ini resmi diterima, maka pengisian kekosongan jabatan akan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini mewajibkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut lowong.
Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menduduki kursi tersebut sepenuhnya berada di tangan anggota MPR melalui mekanisme pemilihan. Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi mengenai nama-nama calon yang akan diusulkan, sementara publik masih menanti kepastian terkait status administratif pengunduran diri tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
