KabarDermayu.com – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah adanya pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menyikapi kekosongan posisi tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menyatakan aspirasinya untuk mengusulkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, sebagai kandidat pengganti.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan bahwa meskipun PKB memiliki preferensi kuat terhadap sosok Cak Imin, pihaknya tetap menghormati mekanisme konstitusional yang sedang berjalan.
Lalu Hadrian menjelaskan bahwa saat ini proses pencarian sosok pendamping Presiden masih berada dalam tahap awal. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Presiden diberikan waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada DPR RI untuk kemudian diproses lebih lanjut.
Lebih lanjut, Lalu mengungkapkan dugaannya bahwa komunikasi politik antarpihak terkait pengganti posisi Wakil Presiden kemungkinan sudah mulai terbangun, meskipun belum ada pengumuman nama secara resmi. Ia menekankan bahwa bagi PKB, stabilitas nasional menjadi prioritas utama di atas kepentingan partai politik mana pun.
Terdapat beberapa poin utama yang ditekankan oleh PKB dalam menyikapi situasi transisi ini:
Di tengah situasi politik yang dinamis, publik kini menantikan langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto. Mengingat krusialnya posisi Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, diskusi intensif antar pimpinan partai politik diprediksi akan terus berlangsung dalam waktu dekat.
Lalu Hadrian kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan final mengenai siapa yang akan mengisi kursi yang ditinggalkan Gibran. PKB memilih untuk bersikap tenang dan menunggu keputusan resmi yang akan diambil melalui jalur komunikasi antar pimpinan partai koalisi dan Presiden.
“Sampai hari ini belum ada nama pasti. Pembicaraan masih terus berlanjut. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana pemerintahan ini tetap stabil dan program-program yang sudah ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” tutupnya.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di mana mekanisme pergantian pimpinan nasional dilakukan di tengah masa jabatan yang tengah berjalan. Seluruh mata kini tertuju pada Istana Negara dan Kompleks Parlemen untuk melihat bagaimana proses transisi ini akan diselesaikan secara konstitusional dalam dua pekan ke depan.
