KabarDermayu.com – Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih tegas dan konsisten terhadap Israel. Desakan ini muncul menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat Palestina.
CISFED menilai kondisi di Palestina telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut dinilai mengandung indikasi kuat pelanggaran hukum internasional. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.
Chairman CISFED, Farouk Abdullah Alwyni, menyampaikan pandangan International Court of Justice (ICJ). Ia juga merujuk pada laporan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese. Laporan dan pandangan ini semakin menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga sipil Palestina. Selain itu, juga menekankan perlunya akuntabilitas global atas dugaan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi.
“Situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, dengan indikasi kuat pelanggaran hukum internasional,” kata Farouk dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Mei 2026.
CISFED berpendapat bahwa Indonesia perlu tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sekaligus, Indonesia juga harus menolak agresi militer Israel ke sejumlah negara di kawasan Asia Barat. Negara-negara tersebut meliputi Lebanon, Suriah, dan Iran. Agresi ini dinilai berpotensi memperluas konflik regional.
“Indonesia perlu mengambil sikap tegas dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk agresi militer Israel ke Libanon, Suriah, dan Iran yang berpotensi memperluas konflik kawasan,” ujarnya.
Pernyataan CISFED juga menyoroti dampak langsung konflik terhadap Indonesia. Mereka menyinggung insiden tewasnya pasukan penjaga perdamaian Indonesia. Selain itu, pengambilalihan Rumah Sakit Indonesia di Gaza oleh militer Israel juga menjadi bukti. Bukti ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak lagi bersifat jauh dan abstrak bagi masyarakat Indonesia.
“Kepentingan, simbol kemanusiaan, bahkan nyawa warga negara Indonesia telah ikut terdampak oleh politik ekspansionis Zionis Israel,” ucapnya.
“Karena itu, Indonesia perlu mengambil sikap yang lebih tegas, konsisten, dan berbasis prinsip kemanusiaan serta hukum internasional,” sambungnya.
Selain isu geopolitik, CISFED juga menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap penetrasi kepentingan. Kepentingan yang dimaksud disebut terkait dengan Zionisme Israel di sektor ekonomi dan politik pemikiran di Indonesia.
Salah satu yang disorot adalah keberadaan PT Ormat Geothermal Indonesia. Perusahaan ini disebut memiliki keterkaitan historis dengan jaringan korporasi global Israel. CISFED meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya *due diligence*. Peningkatan ini diperlukan terhadap investasi asing, khususnya di sektor strategis seperti energi.
“Pemerintah didorong untuk meningkatkan kehati-hatian terhadap investasi dan aktivitas ekonomi asing yang terafiliasi dengan kepentingan Zionis Israel, khususnya di sektor strategis seperti energi,” tulis CISFED.
Pernyataan itu menyinggung sorotan publik terhadap seorang mantan personel tentara Israel bernama Shachar Gonen. Ia dikabarkan menjalankan bisnis properti di Bali. Menurut CISFED, hal ini memunculkan diskursus mengenai perlunya pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan ini diperlukan terhadap aktivitas warga negara asing dengan latar belakang dugaan keterlibatan dalam konflik kemanusiaan.
Selain itu, CISFED juga menyoroti dinamika terkait batalnya kunjungan tokoh Palestina Basem Naim ke Indonesia. Dalam rilisnya, CISFED menyebutkan bahwa Basem Naim dikenal memiliki kontribusi dalam mendukung berdirinya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ketidakhadiran beliau ke Indonesia memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Di sisi lain, CISFED mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berkembangnya provokasi sektarian. Mereka juga mengingatkan tentang ekstremisme takfiri, serta arus pemikiran *Christian Zionism*. Hal-hal ini dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Masyarakat perlu mewaspadai berkembangnya provokasi sektarian dan ekstremisme takfiri yang berpotensi memecah belah umat,” tulis mereka.
CISFED juga menilai pengalaman konflik di kawasan Asia Barat dan Asia Selatan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa konflik internal dapat melemahkan bangsa. Selain itu, konflik internal juga dapat menghambat kemajuan nasional.
“Indonesia diharapkan tetap berdiri teguh pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan menjaga persatuan internal. Indonesia juga diharapkan tidak menjadi bagian dari fragmentasi global. Sebaliknya, Indonesia harus menjadi kekuatan moral yang mendorong terciptanya dunia yang lebih adil dan bermartabat,” tutup pernyataan CISFED.
