KabarDermayu.com – Bursa calon pendamping Presiden Prabowo Subianto mulai menghangat setelah munculnya sejumlah figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, secara terbuka memaparkan delapan nama yang dianggap potensial untuk diusulkan kepada MPR RI sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Nama-nama yang mencuat tersebut datang dari latar belakang partai politik yang beragam, baik dari koalisi pendukung pemerintah maupun pihak di luar koalisi. Doli menuturkan bahwa para kandidat ini memiliki rekam jejak panjang dalam kancah politik nasional serta pengalaman yang mumpuni dalam tata kelola pemerintahan.
Daftar Figur Potensial
Dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026), Doli merinci delapan nama yang dipandang layak untuk dipertimbangkan, di antaranya:
Perlu dicatat bahwa di antara deretan nama tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya telah menyatakan sikap untuk tidak mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Presiden. Sementara itu, Doli menekankan bahwa Partai Golkar berkomitmen untuk menghormati dan mendukung sepenuhnya keputusan akhir yang nantinya akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, tanpa memandang asal partai calon tersebut.
Mekanisme Penggantian Wapres
Proses pengisian jabatan wakil presiden ini merujuk pada regulasi yang tertuang dalam UU MD3, khususnya Pasal 46 dan 47. Sesuai aturan, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR RI. Usulan tersebut wajib diserahkan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa kedua nama yang akan diusulkan oleh Presiden tidak harus berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah. Hal ini memberikan ruang fleksibilitas bagi Presiden dalam memilih pendamping yang dianggap paling tepat untuk menjalankan roda pemerintahan.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan dua nama kandidat tersebut dua minggu sebelum agenda pemilihan di sidang paripurna. Berdasarkan jadwal yang ada, sidang paripurna MPR untuk menentukan wakil presiden yang baru akan diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
Situasi politik nasional saat ini tengah menjadi perhatian luas, menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo dan pihak MPR. Transisi kepemimpinan ini dipastikan akan berjalan melalui koridor konstitusi yang berlaku demi menjaga stabilitas pemerintahan nasional.








