KabarDermayu.com – Kebutuhan akan sosok Wakil Presiden yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika daerah menjadi sorotan utama di tengah wacana pengisian kursi jabatan pendamping Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pengamat menilai, figur yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial demi memastikan efektivitas kebijakan nasional.
Pakar otonomi daerah sekaligus Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah Djohan, menekankan pentingnya kapasitas calon wakil presiden dalam mengurai kompleksitas hubungan pusat dan daerah. Menurutnya, saat ini terdapat tantangan serius terkait pembagian kewenangan serta kebijakan fiskal yang sering kali memicu ketidakharmonisan.
“Pusat dan daerah tidak lagi boleh menjadi isu yang selalu dipertentangkan. Dibutuhkan wakil presiden yang mampu tampil sebagai penyelesai masalah, sehingga program-program presiden dapat terealisasi dengan baik di tingkat daerah,” ujar Prof. Djohermansyah pada Selasa (17/11/2026).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa figur yang dipilih tidak harus berasal dari partai politik tertentu. Kriteria utama yang harus dipenuhi meliputi loyalitas kepada Presiden, keselarasan visi kerja, serta kemampuan untuk tidak menjadi kompetitor politik di masa mendatang. Hal ini dianggap penting mengingat peran wakil presiden sebagai pendamping utama yang harus menjamin stabilitas pemerintahan.
Dalam diskusinya, muncul beberapa nama yang dinilai memiliki portofolio mumpuni dalam mengurus pemerintahan daerah, di antaranya:
Di sisi lain, pengamat politik dari Arah Institute, Sunardi Panjaitan, memberikan perspektif yang lebih spesifik. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan pimpinan DPD RI sebagai representasi resmi kepentingan daerah. Menurutnya, DPD RI memiliki posisi kelembagaan yang kuat untuk menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah yang selama ini sering mengalami kendala teknis.
Sunardi mengusulkan empat nama pimpinan DPD RI periode 2024-2029 untuk dipertimbangkan, yaitu:
Latar belakang para pimpinan DPD RI tersebut yang terbiasa menyerap aspirasi masyarakat daerah dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi wakil presiden. Meski demikian, keputusan akhir mengenai pengusulan calon wakil presiden tetap berada di tangan Presiden.
Secara konstitusional, mekanisme pemilihan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan, MPR akan memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Oleh karena itu, langkah yang diambil Presiden Prabowo diprediksi akan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan aspek keamanan dan stabilitas nasional.
Prof. Djohermansyah mengingatkan bahwa posisi wakil presiden bukan sekadar pendamping, melainkan pemegang fungsi konstitusional yang vital. Mengingat peran strategisnya sebagai pengganti Presiden jika terjadi kondisi darurat, pemilihan sosok yang tepat menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan roda pemerintahan di Indonesia.








