KabarDermayu.com – Ketegangan diplomatik antara Kanada dan Amerika Serikat kembali memanas menyusul gelombang protes masif dari warga Kanada terhadap Duta Besar AS untuk Kanada, Pete Hoekstra. Sebanyak hampir 300 ribu warga telah menandatangani petisi resmi yang mendesak pemerintah Kanada untuk menyatakan Hoekstra sebagai persona non grata, sebuah status diplomatik yang menandakan bahwa seorang diplomat tidak lagi diterima di negara penerima.
Petisi yang diinisiasi oleh anggota parlemen dari Partai Hijau, Elizabeth May, ini menyoroti kekhawatiran mendalam publik terkait dugaan intervensi diplomat AS tersebut dalam urusan domestik Kanada. Para penandatangan petisi menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk memulangkan Hoekstra ke Amerika Serikat demi menjaga kedaulatan politik negara.
Salah satu poin utama yang menjadi dasar protes adalah pernyataan Hoekstra di ruang publik yang dinilai mencederai hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya adalah komentar Hoekstra mengenai pemilihan umum federal Kanada tahun 2025 yang ia labeli sebagai peristiwa “anti-Amerika”. Retorika ini dianggap oleh banyak pihak di Kanada sebagai bentuk campur tangan yang tidak pantas bagi seorang pejabat diplomatik.
Selain itu, publik Kanada menyoroti sikap Hoekstra yang terkesan menormalisasi pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai wacana pencaplokan Kanada menjadi “negara bagian ke-51”. Meskipun Hoekstra membela diri dengan menyebut retorika tersebut sebagai “ungkapan kasih sayang”, pernyataan ini justru memicu kemarahan luas di kalangan warga Kanada yang merasa kedaulatan wilayah mereka sedang dipertanyakan.
Dugaan Keterlibatan dalam Isu Domestik
Selain retorika, petisi tersebut juga mengaitkan Hoekstra dengan isu yang lebih spesifik terkait stabilitas internal Kanada. Terdapat laporan mengenai penggunaan aplikasi identifikasi pemilih berbasis di Michigan oleh Centurion Project, sebuah kelompok separatis di Alberta. Meskipun Hoekstra telah membantah mengetahui penggunaan aplikasi tersebut, masyarakat tetap menuntut transparansi lebih lanjut.
Data dalam petisi juga mengungkapkan adanya pertemuan antara Alberta Prosperity Project dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang berlangsung sebanyak tiga kali dalam kurun waktu April 2025 hingga Januari 2026. Hoekstra menyatakan dirinya tidak memiliki informasi mengenai rangkaian pertemuan tersebut, namun hal ini tetap memicu kecurigaan publik mengenai adanya pola komunikasi yang tidak transparan.
Tuntutan Penyelidikan Parlemen
Melalui petisi tersebut, warga Kanada mendesak pemerintah untuk secara formal menyampaikan keberatan kepada Washington terkait tindakan Hoekstra yang dinilai melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Konvensi internasional ini mengatur bahwa seorang diplomat wajib menghormati hukum dan peraturan negara penerima serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.
Lebih lanjut, para penandatangan petisi mendesak pemerintah untuk membentuk komite parlemen khusus. Komite ini diharapkan dapat melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan campur tangan diplomatik AS dalam dinamika politik internal Kanada. Hingga saat ini, pemerintah Kanada menghadapi tekanan besar untuk menanggapi tuntutan ini demi menjaga stabilitas hubungan diplomatik dengan mitra dagang terbesarnya tersebut.
Langkah ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap batasan-batasan dalam hubungan internasional. Diharapkan, melalui jalur diplomasi yang tepat, kedua negara dapat segera menemukan titik temu agar hubungan baik yang telah terjalin selama puluhan tahun tidak terus tergerus oleh ketegangan diplomatik yang berkepanjangan.







