KabarDermayu.com – Langkah berani Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai respons positif dari kalangan pengusaha di daerah. Kebijakan ini dinilai sebagai titik balik penting dalam memperbaiki iklim investasi nasional yang selama ini dianggap kurang kompetitif.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, H. Rahmat Nasution Hamka, secara terbuka memberikan apresiasi atas arahan Presiden dalam pertemuan dengan seluruh Ketua Umum Kadin se-Indonesia di Istana Negara pada 31 Juli 2026. Menurutnya, langkah ini adalah jawaban atas keresahan dunia usaha selama bertahun-tahun.
Transformasi BUMN: Fokus pada Efisiensi
Pemerintah saat ini tengah merancang rasionalisasi jumlah BUMN agar lebih ramping dan fokus. Rencana pemangkasan jumlah perusahaan pelat merah menjadi kisaran 250 hingga 300 entitas dipandang sebagai langkah historis yang akan mengubah peta ekonomi nasional.
“Beliau melihat secara jernih pergerakan ekonomi kita dan berani mengkritik serta menyoroti peran BUMN yang selama ini terlalu dominan,” ungkap Hamka menanggapi sikap tegas Presiden Prabowo.
Dengan restrukturisasi ini, BUMN diharapkan kembali ke khitahnya, yakni hanya mengelola sektor-sektor strategis dan vital yang tidak mampu atau tidak mungkin dikerjakan oleh pihak swasta. Hal ini sekaligus mengakhiri dominasi berlebihan yang sering kali mematikan inovasi di sektor swasta.
Mengakhiri Dominasi yang Merugikan
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Kadin Kalteng adalah sektor infrastruktur. Selama ini, BUMN Karya sering kali menjadi pemain tunggal yang memegang kendali penuh atas proyek-proyek besar pemerintah.
Hamka menjelaskan bahwa praktik yang kerap terjadi adalah BUMN Karya mengambil proyek, kemudian mensubkontrakkan pekerjaan tersebut secara berjenjang. Dampaknya, rantai pembayaran di tingkat bawah menjadi tidak sehat.
- Pembayaran sering kali tertunda atau bahkan terutang.
- Pelaku UMKM dan penyuplai lokal menjadi pihak yang paling dirugikan.
- Munculnya ketimpangan ekonomi di daerah akibat praktik subkontrak yang tidak adil.
Dengan adanya kebijakan baru, pemerintah berkomitmen untuk memberikan ruang lebih luas bagi swasta lokal dan nasional dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Ini merupakan angin segar bagi pengusaha daerah yang selama ini merasa dipinggirkan oleh perusahaan negara yang justru bertindak sebagai pesaing langsung.
Menuju Indonesia Incorporated
Penerapan konsep Indonesia Incorporated menjadi kunci dalam visi ekonomi pemerintahan Prabowo. Konsep ini menuntut sinergi yang proporsional dan adil antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta. Dengan ruang gerak yang lebih tertata, UMKM di berbagai daerah diharapkan mampu tumbuh lebih berkelanjutan.
Kadin Kalimantan Tengah menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mendukung penuh seluruh kebijakan tersebut. Sinergi antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di daerah diyakini akan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pemerataan ekonomi nasional.
“Sinergi ini diyakini menjadi pondasi kokoh dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045,” tambah Hamka. Langkah ini bukan sekadar pemangkasan jumlah perusahaan, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
