KabarDermayu.com – Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap sepuluh individu dan perusahaan. Tindakan ini diambil karena dugaan keterlibatan mereka dalam membantu Iran memperoleh senjata serta bahan baku penting untuk produksi drone Shahed dan rudal balistik.
Beberapa pihak yang dikenai sanksi tersebut memiliki basis operasional di China dan Hong Kong. Langkah ini diambil oleh Kemenkeu AS hanya beberapa hari sebelum pertemuan yang direncanakan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.
Situasi ini terjadi di tengah upaya penyelesaian konflik dengan Iran yang masih menemui hambatan. Kemenkeu AS menyatakan bahwa sanksi ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan industri militer Iran dalam memproduksi persenjataan.
Mereka juga menegaskan komitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap entitas asing manapun yang terindikasi mendukung aktivitas perdagangan ilegal Iran, termasuk maskapai penerbangan.
Lebih lanjut, Amerika Serikat mengancam akan menerapkan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang memberikan bantuan kepada Iran. Ancaman ini juga berlaku bagi lembaga yang memiliki keterkaitan dengan kilang minyak independen di China.
Menurut Brett Erickson dari Obsidian Risk Advisors, sanksi ini dirancang secara spesifik untuk membatasi kemampuan Iran dalam melakukan ancaman terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, sanksi ini juga ditujukan untuk melindungi negara-negara sekutu AS di kawasan tersebut.
Lalu lintas pelayaran di jalur strategis Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam dunia, dilaporkan mengalami penurunan drastis sejak konflik pecah. Kondisi ini turut berkontribusi pada lonjakan harga energi global.
Erickson juga berpendapat bahwa sanksi yang diterapkan saat ini cenderung terbatas dan sangat terfokus. Hal ini berpotensi memberikan Iran lebih banyak waktu untuk melakukan penyesuaian dalam metode pengadaan mereka dan mencari pemasok alternatif.
Ia menyoroti fakta bahwa bank-bank China, yang memegang peran krusial bagi perekonomian Iran, sejauh ini belum menjadi sasaran langsung sanksi dari Amerika Serikat.
Beberapa entitas yang tercantum dalam daftar sanksi antara lain Yushita Shanghai International Trade Co Ltd dari China. Perusahaan ini dituduh memfasilitasi pembelian senjata Iran dari China.
Terdapat pula Elite Energy FZCO yang berbasis di Dubai. Perusahaan ini disebut telah mentransfer jutaan dolar ke perusahaan di Hong Kong untuk mendukung aktivitas pengadaan tersebut.
HK Hesin Industry Co Ltd yang beroperasi di Hong Kong dan Armory Alliance LLC dari Belarus dituding berperan sebagai perantara dalam transaksi ilegal ini. Mustad Ltd di Hong Kong dilaporkan membantu pengadaan senjata untuk Korps Garda Revolusi Islam Iran.
Sementara itu, perusahaan Iran Pishgam Electronic Safeh Co dituduh melakukan pengadaan motor untuk drone. Terakhir, Hitex Insulation Ningbo Co Ltd dari China disebut telah memasok material yang digunakan dalam pembuatan rudal balistik.
Dalam perkembangan yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya, China pekan lalu mulai menunjukkan sikap perlawanan terhadap kebijakan sanksi Washington. Kebijakan tersebut ditujukan kepada kilang minyak China yang membeli minyak mentah dari Iran.
Beijing bahkan untuk pertama kalinya menerapkan “blocking rule”. Aturan ini secara eksplisit meminta perusahaan-perusahaan China untuk tidak mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.
Baca juga: Kembalinya Kris Dayanti dengan Mini Album Baru: Kisah Cinta dan Penemuan Diri
Selain itu, bulan lalu China juga berkolaborasi dengan Rusia untuk memveto resolusi yang diajukan AS di Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut secara spesifik menargetkan Iran.
