KabarDermayu.com – Ketegangan di kawasan Timur Tengah dilaporkan semakin memanas, di tengah rapuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengeluarkan perintah tegas kepada militer untuk menindak kapal-kapal Iran yang dianggap mengancam stabilitas jalur pelayaran vital di Selat Hormuz.
Perintah tersebut dikeluarkan menyusul meningkatnya insiden yang mengganggu lalu lintas kapal tanker dan distribusi energi global. Trump menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk “menembak dan membunuh” setiap kapal kecil Iran yang terbukti memasang ranjau di perairan Selat Hormuz, menegaskan bahwa tidak boleh ada keraguan dalam menjalankan perintah tersebut.
Instruksi ini muncul setelah militer AS meningkatkan operasi pembersihan ranjau di kawasan tersebut. Situasi di Selat Hormuz memang menjadi semakin genting. Jalur sempit ini merupakan salah satu titik paling strategis di dunia, karena sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global melewatinya.
Gangguan sekecil apapun di jalur ini dapat berdampak besar pada harga energi dunia dan stabilitas ekonomi global. Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan meningkat setelah sejumlah kapal dilaporkan diserang dan ditahan. Amerika Serikat juga diketahui telah memperketat blokade terhadap aktivitas pelayaran yang terkait dengan Iran.
Baca juga di sini: Kecurigaan Orang Tua Korban: Aturan WA 1 Jam Sebelum Jemput di Daycare Little Aresha Jogja Tanpa CCTV Internal
Perintah keras Trump ini dinilai berisiko memperburuk hubungan dengan Teheran. Iran bahkan disebut semakin sulit mempercayai Amerika Serikat setelah serangkaian konflik dan serangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, operasi militer AS di kawasan terus diperkuat, termasuk pengerahan kapal perang dan sistem pembersih ranjau untuk memastikan jalur pelayaran tetap terbuka. Namun, langkah ini juga meningkatkan potensi bentrokan langsung antara kedua negara.
Sebelumnya, ketegangan ini juga dipicu oleh mandeknya upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Donald Trump secara mengejutkan membatalkan rencana pengiriman utusan khusus ke Pakistan untuk melanjutkan pembicaraan damai.
Rencana awal, dua tokoh penting dari Amerika Serikat, Jared Kushner dan Steve Witkoff, dijadwalkan untuk terbang ke Islamabad pada 25 April 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk mediator dari Pakistan. Namun, agenda tersebut dibatalkan secara mendadak oleh Trump.
Dalam pernyataannya kepada media, Trump beralasan bahwa kondisi internal Iran saat itu tidak kondusif untuk melanjutkan negosiasi. Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan di Teheran. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat memegang kendali penuh dalam situasi ini, dan jika Iran ingin berdialog, mereka tinggal melakukan panggilan telepon.
Sinyal kebuntuan diplomatik ini juga terlihat dari langkah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang meninggalkan Islamabad tanpa mencapai hasil yang signifikan setelah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Pihak Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima tuntutan sepihak dari Amerika Serikat.
Di sisi lain, Washington diketahui terus memberikan tekanan melalui sanksi dan pembatasan ekspor minyak. Sebagai respons, Teheran dilaporkan memperketat kontrol di Selat Hormuz. Konflik yang lebih luas sendiri dipicu oleh serangan udara gabungan antara Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan wilayah Iran pada akhir Februari lalu.
Sejak serangan tersebut, Iran telah melancarkan serangan balasan ke sejumlah target, termasuk pangkalan militer AS dan sekutu-sekutunya di kawasan Teluk. Meskipun saat ini gencatan senjata sedang berlangsung, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Dampaknya mulai terasa secara global, mulai dari lonjakan harga energi hingga meningkatnya tekanan inflasi yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.
Gedung Putih sendiri mengakui bahwa masih ada sedikit kemajuan dalam komunikasi terbaru dengan Iran, meskipun belum cukup untuk membuka kembali jalur negosiasi formal. Sementara itu, Wakil Presiden AS, JD Vance, disebut tetap bersiap untuk melakukan perjalanan ke Pakistan apabila peluang dialog kembali terbuka.
